Infomalukunews.com, Ambon,–Kepala Sekolah (Kepsek) dan Kepala Puskesmas (Kapus) di Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), serta beberapa tenaga kesehatan dan guru-guru diduga akan di ganti dan di mutasi.
Hal ini menuai kritik dari tokoh pemuda asal Pulau Buano Yudin Hitimala. Jumat (27/06/2025), Menurutnya proses pembenahan birokrasi boleh saja dilakukan oleh seorang kepala daerah, karena itu hak prerogatif seorang kepala daerah akan tetap harus berdasarkan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
“Dimana seseorang menduduki jabatan kepsek maupun kapus harus memenuhi segala kriteria yang diamanatkan oleh undang-undang, Namun, jika pergantian itu dilakukan dengan mengabaikan segala aturan maka dapat dinilai kebijakan yang serat kepentingan politik,” ujarnya.
Disisi lain kata dia, membenahi birokrasi itu mestinya dilakukan dari atas ke bawah, artinya benahi dulu birokrasi pada tingkat OPD yang mana saat ini birokrasi SBB sangat amburadul, karna satu orang pegawai dapat merangkap dua sampai tiga jabatan, bahkan bupati tidak tau harus berbuat apa untuk membenahi birokrasi yang ada di tingkat kabupaten sampai ke kecamatan-kecamatan padahal masa kepemimpinannya sudah memasuki 4 bulan berjalan. K
“Akan tetapi bupati justru lansung mensabutase jabatan-jabatan di birokrasi pada struktur instansi terkecil seperti Kepsek dan Kapus, bahkan, ini terjadi pada negeri saya yakni negeri Buano,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia,K Ini menandakan bahwa Bupati memiliki dendam politik terhadap orang-orang buano yang notabenenya selaku anak negeri tuni-tuni di Kabupaten Saka Mese Nusa.
“Orang Buano pada posisi birokrasi di SBB itu sangat kurang, saat ini orang buano di birokrasi kabupaten hanya terdapat satu kepala bidang dan satu kepala seksi, selebihnya jabatan tertinggi orang buano dalam birokrasi SBB hanyalah sebagsi kepala sekolah dan kepala puskesmas,” cetus Hitimala
Lanjutnya, jika orang-orang Buano yang saat ini menjadi kepala Sekolah dan kepala Puskesmas di Negeri Buano sendiri juga turut di gusur oleh seorang bupati, maka kami menduga bahwa bupati sengaja membuat konflik antar sesama orang buano selaku anak negeri.
“Di buano itu sendiri selama ini sangat kekurangan tenaga guru dan kesehatan, ada sekolah yang PNSnya cmn 1 orang dan P3K hanya 2 sampai 3 orang, sisanya adalah tenaga-tenaga honorer yang notabenenya anak-anak negeri,” jelas Hitimala.
Selama ini kata dia, orang luar buano datang menjadi ASN di lembaga-lembaga pendidikan maupun kesehatan di buano, dan hanya menjalankan tugas satu sampai dua tahun. Lalu mereka mutasi dngan alasan mengikuti istri atau suami sehingga terjadi kekosongan dalam proses belajar mengajar maupun pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
“Mestinya kondisi ini, bupati harus merespon dengan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada putra putri Buano untuk menjadi tenaga P3K, yang ditempatkan pada instansi-instansi pemerintahan yang ada di Buano, bukan malah sebaliknya harus memporak-poranda anak-anak negeri sendiri dari posisi jabatan mereka saat ini,” tegasnya.
Bahkan, ironisnya, Bupati memaksakan orang-orangnya selaku tim atau relawan yang kemarin berkontribusi politik terhadap kemenangannya, untuk menjabat kepala sekolah dengan posisi tidak memenuhi standar aturan.
Guru yang baru saja lolos PNS 4 tahun kemarin sambungnya, infonya akan menjadi kepala sekolah, ada lagi guru yang kondisi kesehatannya sudah terganggu harus dipaksakan menjadi kepala sekolah.
Lantas bagaimana dengan kepala-kepala sekolah yang diberhentikan dngan posisi golongan dan pangkat mereka yang lebih tinggi apakah harus menjadi bawahan pada kepala sekolah yang hanya memiliki golongan 3b 3c dan sebagainya itu.
“Kami berharap bupati SBB harus mengedepankan kebijaksanaannya dalam memimpin negeri ini terutama dalam menata birokrasi,” tuturnya.
Jika, bupati mengambil kebijakan dngan berlandaskan bisikan dari para pembisik yang tidak memiliki kompetensi dalam mengelolah birokrasi maka saya yakin sungguh SBB akan hancur di masa akan datang.
“Kami juga mau mengingatkan bupati bahwa selama pemerintahannya berjalan, kami tidak perna mengusik pemerintahannya karna kami sadar sunggu bahwa setiap kompetisi pasti ada yang kalah dan ada yang menang.z Akan tetapi jika negeri saya harus menjadi korban atas tindakan balas dendam bupati maka kami juga akan siap untuk mengangkat bendera perang melawan pemerintahannya saat ini,” pungkasnya. (IM-06)
