IM, Ambon – Gubernur Maluku Murad Ismail mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2021 secara Virtual dari kediamannya di Poka Ambon yang didampingi Kepala Inspektorat, Rosida Soamolle. Kamis, (27/5/2021).
Rapat yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui canal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).
Rapat tersebut sekaligus membuka Rakornas dengan Tema “Kawal Efektivitas Belanja dan Pulihkan Ekonomi”.
Ikut hadir mendampingi Presiden dalam rakornas tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam sambutannya, ada tiga hal utama yang ditekankan Presiden saat memberikan arahan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.
Pertama, kepala negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
Lanjut Presiden, hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.
Kedua, Presiden menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.
“Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini,” ungkap Presiden.
Sedangkan poin ketiga, Presiden menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Oleh sebab itu, diperlukan orkestrasi yang betul-betul terkelola dengan baik untuk mencapai target tersebut,” tegas Presiden.(humasmaluku/w55).
