GPI Maluku Gelar Aksi Demo, Desak Kajati Maluku periksa Kadis PDK SBT, yang Diduga Rampok uang Negara

- Publisher

Thursday, 6 July 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IM-Ambon-Sekelompok Gerakan Pemuda Islam (GPI) Maluku gelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis 06/07/23.

Unjuk rasa yang digelar GPI ini terkait dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang dipimpin oleh Mustakim Rumasukun, serta Koordinasi Lapangan (Korlap) Ishak Wajo dan Yunan Siboto.

Dalam orasi tersebut Mustakim Rumasukun selaku pemimpin unjuk rasa meminta kepada Kejati Maluku untuk transparansi soal dugaan korupsi dilingkup dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Selain itu Rumasukun meminta kepada Kejati Maluku untuk melakukan investigasi lanjutan terkait dengan dugaan korupsi terkait anggaran wabah Covid-19 dari APBD murni yang masuk dilingkup dinas Pendidikan Kab SBT sebesar Rp 15 Miliar pada tahun 2020.

Tak hanya itu, ada pun anggaran karan taruna sebesar Rp. 2,9 miliar yang disebarkan pada 22 Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) diduga fiktif dilapangan.

“Kami GPI Maluku meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk memanggil dan memeriksa Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBT.” teriaknya didepan kantor Kejati Maluku.

Menanggapi hal itu, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Maluku Bapak Ye Oceng Almahdaly, S.H.,MH didampingi Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Bapak Wahyudi Kareba, S.Sos.,S.H, menjelaskan.

“Terkait dugaan Korupsi Dana Boss dan Dana terpencil pada Dinas Pendidikan Kab. SBT yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata telah lebih dulu dilalukan oleh Penyidik Polres SBT berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang sudah dikeluarkan.” jelasnya

Dikatakan, hal ini sehingga Kejati Maluku tidak lagi melanjutkan Pemeriksaan tersebut, dan untuk mengetahui perkembangannya, para peserta aksi bisa langsung ke Polres SBT.

Namun, tambah Almahdaly, terkait Anggaran 15 Miliar yang bersumber dari APBD Murni T.A 2020 dan Anggaran Karang Taruna sebesar 2,9 Miliar (diduga fiktif), kami baru mengetahuinya.

“Sehingga kami minta kepada penanggung jawab aksi agar memasukan laporan secara resmi terkait 2 (dua) dugaan korupsi tersebut agar bisa teruskan ke Pimpinan.”

Setelah mendengar penjelasan dan tanggapan dari pihak Kejati Maluku, masa pun mengucapkan terima kasih.

“Terima kasih kepada pihak Kejaksaan yang sdh menerima Audiance kami, dan kami akan segera memasukan laporan resminya serta akan mengawal proses hukum dalam kasus tersebut.” tandas masa aksi. (IM-Kiler)

Berita Terkait

Mantan Bendahara Dinkes Bursel AT, Diduga Gelapkan Dana BOKB Rp400 Juta, APH Diminta Segera Bertindak
Polres SBB Amankan 4 Terduga Pelaku, Kapolres AKBP Andi Zulkifli: Kasus Masih Dikembangkan
Puluhan Tanah SMA/SMK di SBB Belum Bersertifikat, Kacabdin Kejar Tuntas Juli 2026
“Sinergitas TNI dan Para Dai” Danrindam Tekankan Komitmen Kebangsaan Demi Keutuhan NKRII ‎
DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ
Polisi Kirim SPDP Kasus Pembunuhan Nus Kei ke Kejaksaan, Penanganan Masuk Tahap Lanjutan
Pemkot Ambon Perkuat Fasilitasi Haji 2026, Manasik Jadi Bekal Kemandirian Jamaah
Bupati SBB Ir. Asri Arman Diduga ‘Tipu Negara’, Lantik Pejabat yang Belum Penuhi Syarat
Berita ini 296 kali dibaca

Berita Terkait

Wednesday, 24 June 2026 - 10:33 WIT

Mantan Bendahara Dinkes Bursel AT, Diduga Gelapkan Dana BOKB Rp400 Juta, APH Diminta Segera Bertindak

Tuesday, 2 June 2026 - 10:01 WIT

Polres SBB Amankan 4 Terduga Pelaku, Kapolres AKBP Andi Zulkifli: Kasus Masih Dikembangkan

Tuesday, 26 May 2026 - 14:02 WIT

Puluhan Tanah SMA/SMK di SBB Belum Bersertifikat, Kacabdin Kejar Tuntas Juli 2026

Thursday, 7 May 2026 - 22:49 WIT

“Sinergitas TNI dan Para Dai” Danrindam Tekankan Komitmen Kebangsaan Demi Keutuhan NKRII ‎

Saturday, 25 April 2026 - 16:55 WIT

DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ

Berita Terbaru