Infomalukunews,com. Ambon-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku menyoroti sejumlah persoalan strategis daerah dalam Rapat Pleno II yang berlangsung di Ambon, Minggu (15/3/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku Umar Lessy dan didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku Anos Jeremias tersebut diikuti jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.
Dalam forum tersebut, berbagai isu penting menjadi perhatian, di antaranya kondisi fiskal daerah yang dinilai belum menggembirakan, tingginya angka kemiskinan di Maluku, serta perlindungan hak masyarakat dalam rencana pengembangan proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Ketua DPD Partai Golkar Maluku Umar Lessy menegaskan, Partai Golkar berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan daerah, meskipun pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal.
Menurutnya, kondisi fiskal yang belum stabil tidak boleh menjadi penghambat bagi upaya pembangunan daerah. Ia menilai diperlukan kreativitas dan langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan.
“Kita harus memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan daerah ini. Memang kondisi fiskal belum begitu positif, namun dalam keterbatasan tersebut kita harus mampu lebih kreatif,” ujar Lessy.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menciptakan iklim investasi yang kondusif di Maluku. Menurutnya, keberhasilan menarik investor tidak hanya ditentukan oleh kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para pelaku investasi.
“Kita perlu mendorong pemerintah daerah agar memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga sangat penting selain aspek perizinan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Partai Golkar juga menyoroti masih tingginya tingkat kemiskinan di Maluku. Kondisi ini dinilai menjadi ironi, mengingat Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar.
Golkar menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan pada rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat diketahui telah mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat, termasuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat yang terdampak proyek tersebut.
Lessy menegaskan, penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional ini tidak menimbulkan masalah di masa mendatang,” tegasnya.
Golkar Maluku juga menyoroti pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14.000 per meter persegi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
DPD Partai Golkar Maluku bahkan telah menyampaikan ketidaksetujuan terhadap nilai tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kita menyambut baik setiap investasi yang masuk ke Maluku. Namun, hak-hak masyarakat dan nilai kearifan lokal harus tetap dihormati,” kata Lessy.
Dalam rencana pengembangan Blok Masela, terdapat dua lokasi yang diproyeksikan menjadi fasilitas onshore, yakni Pulau Nustual dan Pulau Yamdena di wilayah Lermatang.
Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan juga telah memberikan status pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 662 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Partai Golkar Maluku berharap kehadiran proyek Blok Masela nantinya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku.(IM-VLL)
