IM-NAMROLE- Jumlah anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan sebanyak 20 orang, yang hadir 11 orang mengikuti Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Buru Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2021.
Paripurna berlangsung di ruang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Muhadjir Bahta didampingi Wakil Ketua La Hamidi, dihadiri anggota DPRD, Sekda Iskandar Walla mewakili Bupati, Asisten, Staf Ahli serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Bursel, Kamis (2/9).
DPRD Kabupaten Buru Selatan terdapat Empat Fraksi, yakni Fraksi Golkar (fraksi utuh), Fraksi Gempar terdiri dari gabungan partai yakni partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN dan PPP.
Fraksi PNK, gabungan partai yakni partai Perindro, Partai Hanura dan Partai Berkarya. Fraksi Nasdem untuk Perjuangan, fraksi gabungan dua partai yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sidang paripurna tersebut dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Buru Selatan atas pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020 pada masa sidang III tahun sidang 2021 yang disampaikan oleh tiga fraksi di DPRD yakni, Fraksi Nasional Demokrat untuk Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Persatuan Nurani Karya (PNK).
Paripurna yang digelar oleh DPRD Buru Selatan ini untuk mendengarkan jawaban Bupati Buru Selatan atas pandangan umum yang disampaikan ketiga fraksi yakni Fraksi Nasional Demokrat untuk Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Persatuan Nurani Karya (PNK).
Pidato jawaban Bupati yang dibacakan oleh Asisten II Ahmad Sahubawa sebanyak 35 lembar dengan waktu kurang lebih dua jam atas pandangan umum fraksi Nasional Demokrat untuk Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Persatuan Nurani Karya (PNK), diterima.
Pantauan media ini, usai pidato Bupati dibacakan, Ketua DPRD membuka ruang tanggapan kepada tiga fraksi tersebut, dan fraksi Golkar yang ajukan tanggapannya.
Ketua fraksi Golkar Vence Titawael menyampaikan bahwa, fraksi Golkar menerima jawaban Bupati, namun ada beberapa catatan kritis. Menurutnya, ada jawaban yang tidak sesuai dengan yang dipertanyakan oleh fraksinya.
Atas tanggapan fraksi Golkar tersebut akan dilanjutkan pada pembahasan LPJ Bupati. Olehnya Ketua DPRD Muhadjir Bahta menegaskan kepada Sekda perintahkan kepada seluruh kepala SKPD untuk hadir dalam setiap pelaksanaan pembahasan.(RB)
