Infomalukunews.com, Ambon,– Aroma dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme diduga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pasalnya, sejumlah proyek di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan di atur oleh keluarga Bupati yang bekerja sama dengan Kepala LSPE, Bastian.
Hal ini diungkapkan salah satu Aparatur Sipil Negara (PNS) yang tidak mau disebutkan namanya kepada media ini, Kamis (3/7/2025) menyebutkan ada beberapa paket proyek yang digarap keluarga Bupati, yakni
Air Bersih Desa Buano Selatan, Air Bersih Desa Manusa, Air Bersih Desa Waesala, Air Bersih Desa Sole. Dan ada juga beberapa paket proyek yang ada di Dinas Kesehatan yang diatur oleh Iksan Sambo dan Bastian.
Kalau itu bukan rahasia umum lagi, yang atur semua paket proyek adalah Iksan Sambo bekerja sama dengan Bastian selaku kepala LPSE, ujar dia.
Ia menyebutkan, disetiap Dinas ditekan oleh Iksan Sambo soal proyek- proyek tersebut. Kalau tidak ikut dia punya mau, dia akan lapor ke Bupati. Jadi paket yang sudah di tender kalau bukan dia pung arahan dia suru kepala LPSE untuk batal proyek tersebut, ungkapnya.
“Semua proyek sudah terkondisi, bahkan diatur oleh orang – orang dinas yang dekat dengan Bupati. Perusahaan yang administrasinya tidak lengkap, tetap menang tender”, ucapnya.
Semua proyek tersebut Iksan Sambo dengan Bastian yang berperan, kalau kadisnya tidak bisa berbuat banyak, tegasnya.
Terpisah, Tokoh Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, Dr. Nataniel Elake sangat menyayangkan sikap Bupati SBB yang memberikan kepercayaan kepada keluarga yang mengurus semua proyek – proyek besar di Kabupaten SBB.
Ia menilai tindakan arogan ini sangat mencederai tata kelola Pemerintahan di SBB dan berpotensi merugikan daerah dan juga perusahaan – perusahaan yang berkompeten dalam pekerjaan proyek – proyek tersebut.
Paket – paket tersebut tidak bisa seenaknya di atur oleh kerabat dekat. Ini kan menyakut uang negara dan kepentingan masyarakat banyak di Kabupaten Seram Bagian Barat, jelasnya.
Kabupaten ini di bangun dengan proses yang panjang tentu membutuhkan pemimpin yang hati iklas untuk membangun Kabupaten ini dengan baik. Mengelola sebuah pemerintahan di suatu daerah tidak bisa melibatkan keluarga didalamnya.
Pengelolaan pemerintahan yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan – permasalahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerah adalah dampak dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan, terangnya.
Pemerintah yang tidak transparan adalah pemerintah yang tidak terbuka. Artinya, kerjanya tidak ada hasil akibatnya daerah tidak maju dan masyarakat makin susah.(IM-03)
