Infomalukunews.com,Ambon — Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Provinsi Maluku kembali mencatat capaian penting. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Maluku telah menuntaskan penggantian empat jembatan strategis di ruas jalan nasional Piru–Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Empat jembatan tersebut masing-masing Jembatan Wai Sapalewa, Jembatan Wai Sama/Pana, Jembatan Wai Kawa, dan Jembatan Wai Passa.
Humas BPJN Maluku, Astrid Alfons,Kepada media ini, Kamis (20/8/2026), menyampaikan bahwa penggantian keempat jembatan tersebut merupakan bagian dari penanganan infrastruktur jalan nasional untuk mendukung konektivitas dan keselamatan pengguna jalan di Pulau Seram, Hasil pekerjaan tersebut sudah semua selesai dan sudah di Audit Oleh BPK.
Pekerjaan penggantian empat jembatan tersebut dilaksanakan melalui skema Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC/UMYC) dan diselesaikan pada periode 2021–2022.
Dari Jembatan Lantai Kayu Menjadi Konstruksi Permanen
Penggantian jembatan menjadi langkah penting karena sebelumnya terdapat jembatan yang masih menggunakan konstruksi lantai kayu. Kondisi tersebut kemudian ditingkatkan menjadi jembatan dengan konstruksi permanen yang lebih kokoh.
Peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan akses transportasi yang lebih aman sekaligus memperlancar mobilitas kendaraan dan masyarakat yang melintasi ruas Piru–Taniwel.
Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, konektivitas jalan nasional menjadi bagian penting dalam menghubungkan kawasan permukiman, sentra produksi, pusat perdagangan hingga jalur distribusi.
436,89 Kilometer Jalan Ditangani
Rekam penanganan infrastruktur Satker PJN Wilayah I Maluku juga terlihat dari pekerjaan yang dilakukan sepanjang periode 2020–2023.
Saat menjabat Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Maluku, M. Ulwan Talaohu, ST., MT., dalam keterangannya kepada awak media di Aula Gedung JMP Ambon, Jumat (28/4/2023), memaparkan sejumlah capaian penanganan infrastruktur di wilayah kerjanya.
Saat itu, wilayah kerja Satker PJN Wilayah I mencakup Kabupaten Buru, Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Total panjang ruas jalan yang ditangani mencapai sekitar 436,89 kilometer, sementara panjang penanganan jembatan mencapai 21,879 meter.
Penanganan jalan tersebut tersebar pada empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:
PPK 1.1: 66,88 kilometer;
PPK 1.2: 129,60 kilometer;
PPK 1.3: 131,98 kilometer;
PPK 1.4: 106,92 kilometer.
Capaian tersebut merupakan hasil pekerjaan bersama antara PPK di lapangan, konsultan dan penyedia jasa dengan berpedoman pada arahan serta ketentuan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Kementerian PUPR.
Kemantapan Jalan Nasional Capai 96,05 Persen
Salah satu indikator penanganan infrastruktur tersebut adalah tingkat kemantapan jalan nasional pada wilayah kerja Satker PJN Wilayah I Maluku yang mencapai 96,05 persen pada Semester II 2022.
Angka tersebut menunjukkan progres penanganan jaringan jalan nasional di wilayah kerja tersebut.
Bagi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, kualitas jalan nasional mempunyai posisi strategis. Jalan menjadi penghubung antarkawasan sekaligus jalur pergerakan masyarakat dan hasil produksi menuju pusat perdagangan, pelabuhan maupun kawasan ekonomi.
Penanganan Longsor dan Banjir
Selain pembangunan dan penggantian jembatan, Satker PJN Wilayah I juga melakukan penanganan pada sejumlah titik yang rawan longsor dan banjir.
Di wilayah PPK 1.1, penanganan dilakukan pada sejumlah lokasi, antara lain kawasan Tantui, Batu Koneng dan kawasan Ambon City of Music di Negeri Hative Besar.
Penanganan juga dilakukan pada periode 2021–2022 di kawasan Negeri Halong, Passo, Liang dan Kate-kate.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan terhadap arus lalu lintas serta risiko terhadap keselamatan pengguna jalan dan masyarakat di kawasan rawan bencana.
Dalam keterangannya saat itu, Ulwan juga mengingatkan masyarakat agar turut menjaga lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan dan menghindari aktivitas yang dapat mengganggu daerah resapan air.
Tiga Jembatan di Kota Ambon Berhasil Dituntaskan
Pada 2022, Satker PJN Wilayah I juga menyelesaikan pembangunan tiga jembatan di Kota Ambon, yakni Jembatan Wai Lawa di Negeri Laha, Jembatan Wai Poka di Desa Poka, dan Jembatan Wai Lapu di Negeri Halong.
Dalam pelaksanaan sejumlah pekerjaan, terdapat paket yang mengalami keterlambatan. Menurut Ulwan pada saat itu, persoalan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk penerapan denda keterlambatan dan penyetoran pengembalian kepada negara.
Terkait sorotan terhadap Jembatan Wai Lapu yang disebut tidak sesuai spesifikasi, Ulwan ketika itu menjelaskan bahwa pekerjaan dilaksanakan berdasarkan aturan dan spesifikasi teknis yang berlaku.
Salah satu aspek yang dijelaskan adalah penggunaan plat injak dengan mempertimbangkan volume lalu lintas serta beban kendaraan pada lokasi tersebut.
Teknologi untuk Percepatan Penanganan Bencana
Di wilayah PPK 1.2, Satker PJN Wilayah I juga melakukan penanganan terhadap bencana longsor yang sempat memutus akses ruas jalan Namlea–Namrole Kilometer 90 di kawasan Batu Barani pada 2020.
Akses jalan tersebut disebut dapat dibuka kembali sekitar satu setengah hari setelah kejadian.
Penanganan permanen selanjutnya dilakukan menggunakan bronjong angkur, yang saat itu disebut sebagai salah satu pilot project penerapan metode tersebut di Maluku.
Teknologi penanganan bencana juga diterapkan pada erosi Sungai Waeapu di kawasan Waegeren dengan menggunakan geobag berbahan geosintetik.
Metode serupa digunakan untuk proteksi longsoran lereng bawah di kawasan Batu Telor menuju Namrole.
Jembatan Wai Kaka, Salah Satu Capaian Strategis
Salah satu pekerjaan strategis lainnya adalah penggantian Jembatan Wai Kaka dengan bentang sekitar 100 meter sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan bencana banjir Wai Kaka.
Pekerjaan tersebut diselesaikan sekitar enam bulan pada periode 2020–2021, termasuk ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Dalam proses pembangunan, pekerjaan juga melibatkan Komite Keselamatan Jalan Terowongan dan Jembatan (KKJTJ) serta melalui proses pengujian laik fungsi dan pemeriksaan aspek desain sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari Piru hingga Taniwel, Infrastruktur Jadi Penghubung
Tuntasnya penggantian Jembatan Wai Sapalewa, Wai Sama/Pana, Wai Kawa dan Wai Passa menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas jalan nasional di Pulau Seram.
Jembatan permanen yang menggantikan konstruksi lama memberikan harapan terhadap akses transportasi yang lebih aman dan lancar bagi masyarakat.
Lebih jauh, infrastruktur tersebut menjadi bagian dari sistem konektivitas yang menghubungkan pusat permukiman, sentra produksi, kawasan ekonomi hingga jalur distribusi barang dan jasa.
Dengan tingkat kemantapan jalan nasional yang mencapai 96,05 persen pada Semester II 2022, penanganan infrastruktur Satker PJN Wilayah I menunjukkan adanya progres dalam menjaga kualitas jaringan jalan nasional di wilayah kerjanya.
Namun, pembangunan tidak berhenti ketika proyek dinyatakan selesai.
Infrastruktur yang telah dibangun tetap membutuhkan pemeliharaan, pengawasan kualitas, pengendalian pemanfaatan ruang serta dukungan masyarakat agar manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang.
Bukan Sekadar Beton dan Aspal
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari berapa kilometer jalan yang dikerjakan atau berapa jumlah jembatan yang diganti.
Ukuran paling penting adalah seberapa besar manfaat pembangunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Jalan yang lebih baik dapat mendukung efisiensi waktu tempuh. Jembatan yang lebih kokoh dapat meningkatkan keamanan akses. Distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, sementara hasil produksi masyarakat memiliki akses yang lebih baik menuju pasar.
Dalam konteks Maluku sebagai provinsi kepulauan, konektivitas darat memiliki posisi strategis dalam memperkuat hubungan antara pusat pemerintahan, permukiman, pelabuhan, kawasan produksi dan pusat-pusat ekonomi.
Karena itu, pembangunan jalan dan jembatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang manfaatnya harus dijaga dan dirasakan masyarakat.
REKAM JEJAK M. ULWAN TALAOHU ST, M.T
Capaian tersebut juga menjadi bagian dari rekam pengalaman M. Ulwan Talaohu, ST., MT., yang saat ini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala BPJN Maluku.
Sebelum menduduki posisi tersebut, Ulwan telah memiliki pengalaman dalam penanganan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Maluku.
Pengalaman ketika memimpin Satker PJN Wilayah I menjadi bagian dari rekam pengalaman dalam menangani berbagai pekerjaan infrastruktur di lapangan.
Namun, setiap capaian pembangunan tetap harus disertai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Publik tentu berharap setiap pembangunan infrastruktur nasional di Maluku tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memiliki kualitas yang baik, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Infrastruktur Harus Berbicara dengan Bukti
Tuntasnya empat jembatan di ruas Piru–Taniwel menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat konektivitas jalan nasional di Pulau Seram.
Dari Wai Sapalewa hingga Wai Passa, dari Piru menuju Taniwel, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Lebih dari itu, infrastruktur harus mampu membuka akses, memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi barang dan jasa serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berapa banyak proyek yang dikerjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat dan kualitas hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat.
“Bekerja dengan Hati, Berjanji dengan Bukti.”
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Maluku harus meninggalkan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti sebatas angka dalam laporan pekerjaan.
Catatan Redaksi Infomalukunews.com:
Tajam dalam pemberitaan, berimbang dalam penyajian, dan mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
