Infomalukunews.com,Ambon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menerima aspirasi dari Badko HMI Maluku, PKC PMII Maluku, dan BEM Nusantara Wilayah Maluku terkait dugaan pelanggaran dalam aktivitas tambak udang serta tuntutan politik terhadap Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, Kamis (29/10).
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian lembaga legislatif untuk ditindaklanjuti sesuai tugas, fungsi, dan mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus didukung data dan bukti yang valid agar dapat dikaji secara objektif dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menurut Watubun, informasi yang disampaikan mahasiswa dan elemen masyarakat merupakan bahan awal bagi DPRD untuk mendalami persoalan tersebut, termasuk mempertimbangkan langkah penyelidikan sesuai kewenangan lembaga.
“Informasi awal dan dugaan yang disampaikan akan kami catat dan pelajari. Selanjutnya, prosesnya harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tandas Watubun di hadapan massa aksi di ruang paripurna DPRD Maluku.
Ia menambahkan, DPRD tidak dapat mengambil keputusan hanya berdasarkan tuduhan maupun desakan dari pihak tertentu. Setiap persoalan harus melalui kajian mendalam dengan mengedepankan fakta lapangan, bukti, serta ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, para demonstran diminta untuk memperkuat laporan dengan menyertakan berbagai bukti pendukung, seperti dokumentasi, foto lokasi, maupun informasi lain yang relevan.
Watubun juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. DPRD, sebagai representasi rakyat, berkewajiban menerima dan mengakomodasi aspirasi tersebut sesuai aturan.
“Aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD. Kami menerima dan menghargai setiap masukan, tetapi tindak lanjutnya harus tetap berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum,” tegasnya.
Menyangkut tuntutan politik terhadap Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, Watubun menekankan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan hukum yang berlaku.
Menurutnya, DPRD tidak dapat mengambil keputusan politik secara sepihak tanpa melalui tahapan dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan lembaga legislatif harus memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek etik, moral, maupun politik.
Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Watubun turut menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan publik, termasuk terhadap kinerja pimpinan maupun anggota DPRD.
“Kami terbuka terhadap kritik masyarakat, termasuk kritik terhadap kinerja pimpinan dan anggota DPRD. Sebab kritik dan pengawasan publik adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati,” ujarnya.
Penerimaan aspirasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi DPRD Maluku untuk menelaah lebih jauh berbagai informasi yang disampaikan mahasiswa, sekaligus memastikan dugaan pelanggaran yang menjadi sorotan dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat.
Dalam pertemuan tersebut, Benhur Watubun didampingi Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, serta anggota Komisi III, Muhammad Reza Mony.(IM-03)
