Infomalukunews.com, Ambon- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias, meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka terhadap pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan (IRPOM) Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program yang bertujuan mengatasi keterbatasan air dan ancaman kekeringan itu benar-benar menjawab kebutuhan petani, serta berdampak terhadap peningkatan produktivitas pertanian di Maluku.
Anos mengatakan, keterbatasan sumber air dan jaringan irigasi masih menjadi salah satu kendala utama pengembangan sektor pertanian di daerah ini. Padahal, sejumlah wilayah di Maluku memiliki potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi pangan apabila didukung ketersediaan air yang memadai.
Menurutnya, pelaksanaan program irigasi perpompaan tidak boleh hanya berorientasi pada penyaluran bantuan pompa maupun penyelesaian pembangunan sarana fisik. Lebih dari itu, program tersebut harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kelompok tani penerima.
“Jangan sampai bantuan pompa tersedia, tetapi petani tetap kesulitan mendapatkan air. Jangan sampai sarana irigasi selesai dibangun, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tegas Anos kepada media ini, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 327/Kpts./SR.120/J/02/2026 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2026, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, khususnya lahan tadah hujan dan wilayah yang rawan kekeringan.
Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan luas tanam, produksi komoditas pangan, serta pendapatan petani.
Namun, Anos mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan penentuan lokasi, kesiapan sumber air, ketersediaan energi, transparansi pengelolaan bantuan, serta kemampuan kelompok tani dalam merawat fasilitas yang dibangun.
Pemerataan Bantuan Harus Diperhatikan
Anos juga meminta pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota memastikan penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan serta potensi pertanian, bukan semata-mata pertimbangan administratif.
Ia menyebut Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan daerah lainnya harus memperoleh kesempatan yang adil sesuai kelayakan teknis dan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan khusus agar pelaksanaan program dapat menjangkau daerah-daerah yang mengalami keterbatasan air, termasuk kawasan dengan akses infrastruktur yang belum memadai.
Sumber Air dan Biaya Operasional Harus Jelas
Selain pemerataan bantuan, kepastian ketersediaan sumber air juga menjadi perhatian penting. Sebab, bantuan pompa tidak akan efektif apabila sumber air tidak tersedia, debitnya tidak mencukupi, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan pertanian.
Karena itu, pemeriksaan terhadap sumber air, kondisi lahan, kebutuhan petani, serta keberlanjutan pemanfaatannya harus dilakukan sebelum bantuan disalurkan.
Anos turut menyoroti ketentuan luas layanan minimal dalam petunjuk teknis, yakni 10 hektare untuk sumber air permukaan dan 5 hektare untuk sumber air tanah.
Ketentuan tersebut, katanya, perlu menjadi perhatian dalam penentuan lokasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan sesuai aturan teknis yang berlaku.
Persoalan energi dan biaya operasional juga tidak boleh diabaikan. Pasalnya, tidak semua kawasan pertanian di Maluku memiliki akses listrik yang memadai.
Penggunaan pompa listrik, mesin berbahan bakar minyak, maupun energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Jangan sampai petani menerima bantuan pompa, tetapi kesulitan mengoperasikannya karena keterbatasan listrik, bahan bakar, maupun biaya pemeliharaan,” ujarnya.
Pengelolaan Anggaran Diminta Transparan
Dalam aspek tata kelola, politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan pentingnya transparansi pada seluruh tahapan pelaksanaan program.
Mulai dari penetapan penerima bantuan, pencairan anggaran, pengadaan peralatan, pembangunan sarana, hingga serah terima hasil pekerjaan harus dilakukan sesuai ketentuan.
Ia merujuk pada mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada kelompok penerima yang dilakukan melalui dua tahap, yakni 70 persen dan 30 persen, berdasarkan persyaratan kemajuan pekerjaan.
“Setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan agar bantuan benar-benar diterima kelompok tani yang memenuhi persyaratan,” tegasnya.
DPRD Minta Rincian Alokasi dan Realisasi Program
Sebagai anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos menilai pemerintah perlu membuka informasi secara transparan mengenai pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan Tahun 2026.
Ia meminta pemerintah provinsi melalui dinas teknis terkait menjelaskan besaran alokasi kegiatan yang diperoleh Maluku, distribusi bantuan di 11 kabupaten/kota, kelompok tani penerima, hingga perkembangan realisasi pekerjaan di lapangan.
Keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara objektif sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program.
Legislator daerah pemilihan Kepulauan Tanimbar (KKT)-MBD itu menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya pompa yang disalurkan atau sarana irigasi yang selesai dibangun.
Menurutnya, ukuran keberhasilan harus dilihat dari kemampuan sarana tersebut mengalirkan air ke lahan pertanian, peningkatan luas tanam, perlindungan tanaman dari ancaman kekeringan, peningkatan produksi pangan, hingga perbaikan pendapatan petani.
“Bagi saya, persoalan irigasi bukan semata-mata pembangunan infrastruktur. Ini menyangkut keberlangsungan kehidupan petani, ketahanan pangan daerah, dan masa depan pertanian Maluku,” tandasnya.
Anos berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengawal pelaksanaan program tersebut sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan petani di seluruh wilayah Maluku.
“Petani Maluku membutuhkan kepastian air untuk menanam, kepastian dukungan untuk berproduksi, dan kepastian pasar untuk meningkatkan kesejahteraan. Program ini harus benar-benar menjawab kebutuhan mereka,” pungkas Anos.(IM-03)
