Infomalukunews.com,Ambon — Kuasa hukum korban dugaan malpraktik klinik kecantikan eR’eL, Mona Lappy, menegaskan bahwa proses hukum terhadap dugaan tindakan medis yang dialami kliennya masih terus berjalan. Ia membantah informasi yang menyebutkan bahwa laporan pidana telah dihentikan atau perkara perdata telah berakhir sepenuhnya.
Dalam konfresi pers yang berlasung di Ambon, Senin (9/11/2026) kuasa hukum menjelaskan bahwa laporan yang ditangani Polda Maluku saat ini masih berada pada tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Karena itu, dokumen yang diterbitkan bukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), melainkan SP2 Lidik.
“Ini bukan SP3. Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, yakni proses mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah terdapat peristiwa hukum yang memenuhi unsur dugaan tindak pidana,” jelasnya.
Menurutnya, penanganan dugaan malpraktik medis membutuhkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan.
Ia menerangkan, rekomendasi MDP yang diterima Polda Maluku bukan berasal dari pengaduan langsung korban ke lembaga tersebut, melainkan berdasarkan permintaan resmi dari pihak kepolisian.
Kuasa hukum menyebutkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan laporan baru dengan melengkapi kronologi kejadian, surat pernyataan, serta sejumlah bukti pendukung yang akan disampaikan kepada MDP di Jakarta.
“Proses ini bukan berhenti, tetapi ada jeda untuk melengkapi administrasi dan kronologi. Setelah rekomendasi MDP keluar, kami akan kembali menempuh proses hukum,” ujarnya.
Dugaan Pelanggaran Standar Pelayanan Medis
Kuasa hukum mengungkapkan, dugaan malpraktik bermula ketika kliennya mendatangi klinik kecantikan RL untuk menjalani treatment mesoterapi pada bagian pipi.
Namun, dalam konsultasi dengan dokter yang menangani, kliennya disebut turut ditawarkan tindakan mesoterapi pada bagian double chin atau dagu berlipat.
Ia menguraikan, terdapat sejumlah hal yang dipersoalkan dalam tindakan medis tersebut, terutama terkait dugaan pelanggaran standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur (SOP).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan alat medis berupa lima jarum suntik yang disebut telah terisi produk dan berada dalam kondisi terbuka saat dibawa ke ruang perawatan.
“Klien kami mempertanyakan produk apa yang digunakan. Jarum suntik tersebut disebut sudah dalam keadaan terbuka dan terisi, bukan masih dalam kemasan steril,” ungkapnya.
Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti dugaan tidak terpenuhinya standar perlindungan tenaga medis saat melakukan tindakan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD).
Ia juga menyebut adanya dugaan tindakan medis tanpa persetujuan yang memadai, serta persoalan teknik pelaksanaan mesoterapi.
Menurutnya, sejumlah hal tersebut perlu diklarifikasi dan diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Dalam kesempatan yang sama, korban Inneke Tandiari turut membeberkan kondisi kesehatannya yang diklaim mengalami gangguan setelah menjalani treatment di klinik tersebut.
Korban mengaku mengalami demam hebat setelah tindakan medis. Ia kemudian menghubungi dokter yang menangani untuk menanyakan kondisi yang dialaminya.
Korban juga mengungkapkan adanya benjolan dan luka yang terus mengalami peradangan selama lebih dari satu tahun.
Tak hanya itu, korban menyebut hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya gangguan pada sejumlah aspek kesehatan, termasuk hormon tiroid, kelenjar getah bening, pendengaran, serta kondisi mental.
“Angka pemeriksaan saya sebelumnya 270, tetapi setelah tindakan injeksi meningkat hingga hampir 14.000. Ini yang menjadi persoalan bagi kesehatan saya,” ungkap korban.
Ia juga mengaku mengalami telinga berdenging secara terus-menerus selama hampir dua tahun, disertai penurunan kemampuan pendengaran.
Korban menyatakan bahwa dirinya memiliki hasil pemeriksaan dari dokter spesialis THT serta sejumlah dokter di Jakarta yang menurutnya berkaitan dengan kondisi kesehatannya.
Selain gangguan pendengaran, korban juga mengaku mengalami gigi patah akibat penurunan kadar kalsium, serta gangguan hormon dan peradangan pada kelenjar getah bening.
Korban menegaskan bahwa seluruh kondisi tersebut menjadi dasar dirinya menuntut pertanggungjawaban atas tindakan medis yang dijalaninya.
Bantah Meminta Kompensasi di Luar Nalar
Korban juga membantah tudingan bahwa dirinya meminta kompensasi dalam jumlah yang tidak wajar kepada pihak klinik.
Ia menjelaskan, permintaan sebesar Rp15 juta yang disampaikan sebelumnya merupakan penggantian biaya selama menjalani pengobatan di Jakarta.
“Saya tidak pernah menyebut nominal untuk meminta uang. Yang saya minta hanya satu, yakni mereka bertanggung jawab dan membantu menyembuhkan saya. Rp15 juta itu untuk mengganti biaya saya selama di Jakarta,” tegasnya.
Korban mengaku selama ini tidak pernah menetapkan nominal ganti rugi atas kondisi kesehatan yang dialaminya.
Ia bahkan menyebut tawaran sebesar Rp50 juta pernah disampaikan oleh pihak klinik atau keluarga dokter, bukan merupakan permintaan awal dirinya.
Menurut korban, selama lebih dari satu tahun dirinya menunggu itikad baik pihak klinik untuk bertanggung jawab atas kondisi kesehatannya.
“Saya sudah mengalami kesakitan selama lebih dari satu tahun. Saya hanya meminta pertanggungjawaban agar saya bisa sembuh. Apakah permintaan itu dianggap di luar nalar?” ujarnya.
Perkara Perdata Masih Berlanjut
Terkait perkara perdata, kuasa hukum menegaskan bahwa proses hukum juga masih berjalan pada tingkat banding.
Ia menjelaskan bahwa banding yang diajukan bukan semata-mata karena pihaknya kalah dalam perkara, melainkan sebagai bentuk keberatan terhadap penerapan hukum dalam putusan yang telah dijatuhkan.
Menurutnya, kedua pihak sama-sama menghadapi penolakan terhadap sejumlah dalil dalam perkara tersebut.
“Tidak tepat jika dikatakan kami kalah atau pihak lain menang secara mutlak. Kami mengajukan banding terhadap putusan karena ada hal-hal yang menurut kami perlu diuji kembali pada tingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Kuasa hukum menambahkan, perjuangan hukum tersebut dilakukan karena korban masih membutuhkan penanganan kesehatan berkelanjutan.
Ia berharap proses hukum dapat memberikan keadilan sekaligus mendorong pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap korban.(IM-03)
