Infomalukunews.com, Ambon — Kinerja manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Panca Karya Maluku kembali menjadi sorotan. Direktur Perumda Panca Karya, M. Rany Tualeka, didesak untuk dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyusul belum terealisasinya target pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 02 yang sebelumnya dijanjikan kembali beroperasi pada Agustus 2026.
Desakan tersebut disampaikan salah seorang warga Kota Tual yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada media InfoMalukuNews.com, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, persoalan pengelolaan Perumda Panca Karya tidak boleh hanya dilihat dari janji pengoperasian kapal, tetapi juga harus menyentuh persoalan internal perusahaan, termasuk keterlambatan pembayaran gaji karyawan yang disebut-sebut menjadi polemik.
“Bagaimana perusahaan mau maju kalau hak-hak karyawan, terutama pembayaran gaji, sering terlambat? Ini persoalan serius yang harus dikaji dan dievaluasi oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menilai, janji Direktur Perumda Panca Karya bahwa KMP Bahtera Nusantara 02 akan kembali beroperasi pada Agustus 2026 hingga kini belum terbukti sesuai target awal.
Padahal, kapal tersebut memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas transportasi laut, khususnya masyarakat yang menggunakan jalur Ambon–Banda–Tual.
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan sebelumnya, pada Juli hingga Agustus 2026, Komisi III DPRD Maluku bersama jajaran Direksi Panca Karya sempat mendorong agar perbaikan kapal dapat diselesaikan dan armada tersebut kembali beroperasi pada pertengahan Agustus 2026. Namun, proses perbaikan mesin mengalami kemunduran karena menunggu pengiriman mesin pengganti dari Surabaya.
Selanjutnya, pada 9 September 2026 dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan kapal, dengan rencana pelaksanaan uji coba laut atau sea trial pada 17 September 2026. Namun, masyarakat masih membutuhkan kepastian mengenai hasil uji coba dan jadwal operasional kapal tersebut.
Warga tersebut mengingatkan bahwa kebutuhan transportasi laut akan semakin meningkat menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Karena itu, kesiapan armada kapal harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kita sebentar lagi menghadapi Natal dan Tahun Baru. Masyarakat Tual, Banda, dan wilayah sekitarnya membutuhkan armada kapal yang memadai. Jangan sampai masyarakat kembali kesulitan mendapatkan transportasi laut karena kapal yang dijanjikan beroperasi ternyata belum juga melayani penumpang,” ujarnya.
Ia pun meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan manajemen Perumda Panca Karya, mulai dari pengelolaan armada, penyelesaian persoalan internal perusahaan hingga pemenuhan hak-hak karyawan.
“Saya meminta Gubernur Maluku mengevaluasi Direktur Panca Karya. Jika memang tidak mampu mempertanggungjawabkan target dan janji yang telah disampaikan kepada publik, maka pergantian pimpinan perlu dipertimbangkan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” tegasnya.
Masyarakat juga berharap Komisi III DPRD Maluku menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan meminta penjelasan terbuka dari jajaran Direksi Perumda Panca Karya terkait perkembangan perbaikan KMP Bahtera Nusantara 02, hasil sea trial, kepastian jadwal operasional, serta persoalan pembayaran gaji karyawan.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Direktur Perumda Panca Karya maupun Pemerintah Provinsi Maluku sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(IM-03)
