Infomalukunews.com, Malra Langgur – Masa kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tenggara periode 2023-2026 resmi berakhir. PWI Provinsi Maluku kemudian menunjuk kepengurusan Caretaker untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi.
Caretaker/Plt. Ketua PWI Maluku Tenggara, Jhon Matriks Leisubun, menggelar Rapat Pleno Penetapan Keanggotaan, Rabu, 14 Oktober 2026.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan PWI Provinsi Maluku Nomor: 24/PWI-MAL/SKPC/VIII/2026 tertanggal 25 September 2026 tentang Penunjukan Caretaker Ketua PWI Maluku Tenggara.
Dalam SK tersebut, Jhon Matriks Leisubun ditunjuk sebagai Caretaker/Plt. Ketua, dengan Aladin Sukma sebagai Sekretaris dan Moh. Saad Renleeuw sebagai Bendahara.
“Penunjukan ini menjadi dasar pelaksanaan tugas kepengurusan sementara untuk menjaga keberlangsungan organisasi, menata administrasi, dan melakukan pendataan keanggotaan,” ujar Jhon dalam Siaran Pers Nomor: 01/SP/PWI-Malra/X/2026 yang diterima media ini, Rabu (15/10/2026).
Jhon menjelaskan, sebelum pleno, pihaknya telah melakukan pendataan dan verifikasi keanggotaan secara menyeluruh pada tanggal 5 hingga 10 Oktober 2026.
Ia menegaskan, pleno penetapan tersebut murni untuk kepentingan penataan administrasi dan penyusunan database organisasi di bawah kepemimpinan Caretaker.
“Langkah ini untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib keanggotaan, serta kejelasan data organisasi. Ini merupakan proses administrasi internal dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme organisasi lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, data keanggotaan yang telah dihimpun dan diverifikasi akan menjadi basis data resmi dan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan koordinasi kelembagaan dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta instansi dan pihak terkait lainnya.
Dalam rilis tersebut, PWI Maluku Tenggara juga melayangkan imbauan tegas.
Pihaknya meminta seluruh pihak untuk memahami status kepengurusan terbaru berdasarkan keputusan resmi dari PWI Provinsi Maluku dan menegaskan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan organisasi maupun jabatan Ketua PWI Maluku Tenggara tanpa dasar kewenangan yang sah.
Hal itu penting untuk menjaga ketertiban organisasi, mencegah misinformasi, dan menghindari miskomunikasi dalam hubungan kelembagaan.
“PWI Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen menjalankan tugas penataan organisasi secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai ketentuan dan mekanisme organisasi PWI,” tutupnya.(IM-RF)
