Aktivis IMM Kritik Pengelolaan Tambang Marmer dan Batu Gamping di SBB

- Publisher

Sunday, 12 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com. SBB–Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) asal Kabupaten Seram Bagian Barat, Sandi Tuhuteru, menyoroti pengelolaan sektor pertambangan marmer dan batu gamping oleh Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat (Pemda SBB) yang dinilai belum optimal.

Menurut Sandi, potensi besar yang dimiliki sektor tersebut belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pembangunan wilayah.

Ia menilai, aktivitas pertambangan yang berjalan selama ini belum selaras dengan tujuan utama pengelolaan sumber daya alam, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Jika dikelola secara optimal dan transparan, tambang marmer dan batu gamping dapat menjadi sektor unggulan daerah. Namun kenyataannya, kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih belum terlihat secara nyata,” ujar Sandi. Minggu (12/04/2026).

Sandi juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, regulasi, serta mekanisme distribusi hasil tambang. Ia menilai lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.

Lebih lanjut, ia mendorong agar dilakukan audit independen serta pelibatan lembaga pengawas guna memastikan kesesuaian antara aktivitas pertambangan dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Sandi berharap Pemda SBB segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan, sehingga potensi sumber daya alam di daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(IM-06).

Berita Terkait

Kuasa Hukum Korban Memohon Perhatian Kapolda Maluku dalam Penanganan Dugaan KDRT yang Diduga Dilakukan Oknum Brimob DB
LSM Ancam Demo Kejari SBB, Desak Tersangka Kasus SPPD Fiktif Rp2 Miliar Segera Ditetapkan
Polres SBB Dukung Pernyataan Kesepakatan Rapat, Pertikaian Dusun Katapang dan Olas Diselesaikan Melalui Mediasi
Benhur: Rekomendasi BPK Harus Menjadi Prioritas Perbaikan Pemerintahan Daerah
Puluhan Anggota DPRD Masuk Radar Penyidik dalam Kasus Bansos Malteng
Korupsi KUR BRI Unit Tiakur Rp2,8 Miliar Masuki Babak Persidangan
Komentar Kontroversial Oknum ASN Pemkab SBB Picu Kemarahan, Nama MUI dan Pesantren Tercoreng
Kapolres SBB Paparkan Kronologi Singkat Konflik Katapang–Olas, Tiga Warga Jadi Korban
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Tuesday, 9 June 2026 - 14:16 WIT

Kuasa Hukum Korban Memohon Perhatian Kapolda Maluku dalam Penanganan Dugaan KDRT yang Diduga Dilakukan Oknum Brimob DB

Tuesday, 9 June 2026 - 13:35 WIT

LSM Ancam Demo Kejari SBB, Desak Tersangka Kasus SPPD Fiktif Rp2 Miliar Segera Ditetapkan

Tuesday, 9 June 2026 - 08:56 WIT

Polres SBB Dukung Pernyataan Kesepakatan Rapat, Pertikaian Dusun Katapang dan Olas Diselesaikan Melalui Mediasi

Tuesday, 9 June 2026 - 03:22 WIT

Benhur: Rekomendasi BPK Harus Menjadi Prioritas Perbaikan Pemerintahan Daerah

Tuesday, 9 June 2026 - 03:20 WIT

Puluhan Anggota DPRD Masuk Radar Penyidik dalam Kasus Bansos Malteng

Berita Terbaru