Infomalukunews.com, Ambon – Kekecewaan publik terhadap arah kepemimpinan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) semakin menguat. Sejumlah persoalan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan progres signifikan hingga saat ini.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ir. Asri Arman, perhatian pemerintah daerah disebut lebih banyak terserap pada kegiatan seremonial dibandingkan penyelesaian masalah strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, pemuda, hingga masyarakat umum.
Salah satu persoalan krusial yang belum terselesaikan adalah penataan aset daerah serta kepastian status lahan milik pemerintah. Padahal, aspek tersebut merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan penataan ibu kota kabupaten di Piru.
Selain itu, berpindahnya sejumlah kantor strategis seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga DPRD dari pusat kota Ke Kecamatan, turut menimbulkan tanda tanya besar. Situasi ini dinilai mencerminkan belum adanya arah kebijakan Bupati Ir Asri Arman untuk Menata Kota Kabupaten Seram Bagian Barat.
Perhatian Bupati Ir. Asri Arman,lebih banyak terserap pada kegiatan seremonial dilapangan untuk kegiatan istrinya Yeni Rosbayani di program PKK, ada Dugaan publik tujuannya untuk persiapan istrinya maju calon Bupati SBB ke Depan, dibanding penyelesaian masalah strategis yang di hadapi persoalan Daerah.
Kondisi ini memicu sorotan dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis hingga masyarakat umum.
Ketua LSM Pemerhati Pembangunan SBB, R Warang, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau masalah aset saja tidak bisa diselesaikan dari tahun ke tahun, lalu di mana letak keseriusan pemerintah? Ini bukan persoalan baru, tapi terus berulang tanpa solusi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Pemuda Peduli SBB, lufti .Attamimi. Ia menegaskan bahwa masyarakat kini lebih membutuhkan hasil kerja nyata dibandingkan kegiatan seremonial.
“Kami tidak butuh banyak seremoni. Yang masyarakat butuhkan adalah hasil kerja. Penataan kota Piru itu wajah daerah. Kalau dibiarkan seperti ini, bagaimana orang mau menilai SBB sebagai daerah yang berkembang?” tegasnya.
Di tengah kritik yang berkembang, aktivitas sosial dan kemasyarakatan pemerintah daerah memang tetap berjalan. Namun, sebagian masyarakat berharap agar fokus kepemimpinan tidak terpecah dan lebih diarahkan pada penyelesaian masalah yang berdampak langsung bagi kepentingan publik.
Pengamat kebijakan publik lokal, Andi lubis, mengingatkan pentingnya sinergi antar pimpinan daerah dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada.
“Bupati & wakil bupati, dan sekda harus solid. Tanpa arah yang jelas dan kerja bersama, kebijakan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat yang ada di kabupaten SBB,” jelasnya.
Menguatnya kritik saat ini dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan daerah. Namun jika tidak segera direspons dengan langkah nyata, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah saat ini.
Kabupaten Seram Bagian Barat sejatinya memiliki potensi besar untuk berkembang. Meski demikian, dibutuhkan kepemimpinan yang fokus, tegas, serta mampu mengambil keputusan strategis guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi daerah.(IM-03)
