Infomalukunews.com, Ambon,- Novita Audi Muskita secara resmi telah mengajukan laporan pidana terhadap Lurah Batu Gajah Diana Tamaela, ke Polresta Pulau Ambon dan P.p. Lease, Selasa (19/8).
Laporan ini diajukan atas dugaan serangkaian tindak pidana terkait penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang melibatkan nama Novita Audi Muskita. Diketahui objek tanah tersebut berada di eks Hotel Anggrek, Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Diduga, Diana Tamaela telah melakukan tindak pidana dengan melanggar beberapa pasal pidana yakni, pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen, pasal 263 tentang pemalsuan surat/ dokumen, pasal 242 KHUP tentang pemberian keterangan palsu, pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana serta pasal 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
” Inti permasalahan ini pada penerbitan beberapa SKT pada 12 Juni 2025, termasuk SKT Nomor 590/09/K.Bt.Gajah, yang mencantumkan nama Novita Audi Muskita sebagai pihak yang menguasai tanah. Namun, Novita dengan tegas menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan atau memberikan persetujuan untuk penerbitan dokumen tersebut,” ujar Novita Audi Muskita, kepada Wartawan di Ambon, Rabu, (20/8).
Lebih lanjut, kata Muskita, SKT yang diterbitkan Lurah Batu Gajah memuat kontradiksi mencolok. Pada poin 9, dokumen itu menyatakan tanah Tidak Dalam Sengketa, namun secara paradoks, pada poin 5 justru mencantumkan riwayat putusan pengadilan terkait sengketa tanah yang sama, termasuk putusan Mahkamah Agung.
Pengetahuan Lurah Batu Gajah mengenai status sengketa tanah ini, semakin diperkuat oleh keterlibatannya sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara perdata Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Amb di Pengadilan Negeri Ambon. Putusan pengadilan pada 27 Februari 2024 bahkan menyatakan Perbuatan Melawan Hukum oleh para tergugat, termasuk Lurah Batu Gajah, dan perkara ini masih berlanjut di tahap kasasi Mahkamah Agung.
“Terkait dengan SKT yang diterbitkan atas nama saya dan adik adik saya, serta 3 SKT yang lainnya dapat dijelaskan bahwa bidang tanah tersebut telah dilakukan perjanjian pengikatan jual beli pada bulan September 2011 Antara pihak ahli waris pengganti yang lainnya yaitu Adolfina Muskita dkk, dan Willem Johanis Lokollo DKK dengan pihak kedua atas nama Freddy Soenjoyo dan kami pada tahun 2014, sehingga pada tahun 2011 dan 2014 sebidang tanah itu sudah berpindah kepemilikan dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli. Tindakan lurah Batu Gajah dalam menerbitkan SKT atas nama para ahli waris dan SKT atas nama pihak Lain merupakan kekeliruan,“ ujar Novita Muskitta.
Atas dasar fakta-fakta tersebut, Lurah Batu Gajah dilaporkan dengan sangkaan melanggar Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen oleh Pejabat, yang mengancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Ia juga diduga melanggar Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat/Dokumen, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
Selain itu, Lurah juga disangkakan melanggar Pasal 242 KUHP terkait Pemberian Keterangan Palsu, yang dapat dihukum hingga 7 tahun penjara. Pasal 55 KUHP tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana juga relevan, membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Kata dia, Lurah Batu Gajah juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 juncto Pasal 67, karena menggunakan identitas Novita Audi Muskita tanpa permohonan atau persetujuan yang sah. Pelanggaran ini dapat berujung pada pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.
Dampak dari tindakan ini bagi Novita Audi Muskita sangat signifikan, menimbulkan ketidakpastian hukum yang besar, risiko penyalahgunaan identitas di masa mendatang, serta kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dan pemborosan waktu serta tenaga untuk menyelesaikan masalah ini.
Novita juga menanggapi beberapa pemberitaan media yang disampaikan Ketua Komisi III Hary Far Far.
“Seperti yang telah kami jelaskan diatas bahwa Para Ahli Waris telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli pada tahun 2011 dan 2014, sehingga salah kaprah jika dengan dasar rekomendasi dewan lurah lantas membatalkan SKT No. 590/02/K.Bt.Gajah & No. 590/03/Bt.Gajah,” terang Novita.
Sementara itu Penasehat Hukum Novita Muskita, Rocky M. Tousalwa, S.H dan Alfred V. Tutupary SH, menegaskan komitmen mereka untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap proses hukum ini dapat menegakkan keadilan dan memastikan akuntabilitas pejabat publik.
” Kasus ini diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi preseden penting bagi pejabat publik lainnya untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum, terutama dalam pengelolaan data pribadi dan dokumen pertanahan yang krusial bagi masyarakat,” tandas penasehat hukum.(ree)
