Jaksa Tahan Bendahara Pengeluaran Setda MBD

- Publisher

Tuesday, 24 October 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

IM-Ambon-Tersangka Yohanis Zacharias selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba menyatakan, Yohanis Zacharias ditahan dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Biaya Langsung Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya T/A 2017 dan 2018.

“Perbuatan tersangka tersebut sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan Rumah Tahanan (Rutan) selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Kelas II Ambon.” ucap Kareba, Senin 23/10/2023.

Bahkan, kata Kareba, bukan hanya Yohanis Zacharias saja, Namun ada juga mantan Sekertaris Daerah (Sekda) MBD Alfonsius Siamiloy yang melakukan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Biaya Langsung Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya T/A 2017 dan 2018.

“Yonahis Zacharias selaku bendahara pengeluaran membuat SP2D yang tidak sah, dengan cara memasukkan nama peserta perjalanan dinas dari golongan PNS dan Non PNS dan para peserta tersebut tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut namun mendapatkan sebagian dari nilai yang tertera dalam SP2D dan sebagian lainnya tidak diserahkan oleh Yohanis Zacharias kepada pelaku perjalanan dinas yang tidak sah tersebut.” jelas Kareba.

Atas perbuatan ini tambah Kareba, negara dirugikan senilai Rp.1.565.855.600, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 18 November 2022.

“Perbuatan tersangka Yohanis Zacharias melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” pungkas Kareba. (IM-Kiler)

Berita Terkait

KUNJUNGI DIT SAMAPTA, KAPOLDA MALUKU TEKANKAN PROFESIONALISME, PENDEKATAN HUMANIS, DAN SOLIDITAS PERSONEL
MPD Pemuda ICMI Kota Tual Bersilaturahmi dengan Dandim 1503/Tual
Ketua TKBM: Lomba Belang Oktober Akan Lebih Besar Lagi, Menargetkan Maluku Tenggara Dan Siswa SMA
Mantan Bendahara Dinkes Bursel AT, Diduga Gelapkan Dana BOKB Rp400 Juta, APH Diminta Segera Bertindak
Polres SBB Amankan 4 Terduga Pelaku, Kapolres AKBP Andi Zulkifli: Kasus Masih Dikembangkan
Puluhan Tanah SMA/SMK di SBB Belum Bersertifikat, Kacabdin Kejar Tuntas Juli 2026
“Sinergitas TNI dan Para Dai” Danrindam Tekankan Komitmen Kebangsaan Demi Keutuhan NKRII ‎
DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ
Berita ini 235 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 29 October 2026 - 16:38 WIT

KUNJUNGI DIT SAMAPTA, KAPOLDA MALUKU TEKANKAN PROFESIONALISME, PENDEKATAN HUMANIS, DAN SOLIDITAS PERSONEL

Tuesday, 20 October 2026 - 06:40 WIT

MPD Pemuda ICMI Kota Tual Bersilaturahmi dengan Dandim 1503/Tual

Thursday, 20 August 2026 - 06:44 WIT

Ketua TKBM: Lomba Belang Oktober Akan Lebih Besar Lagi, Menargetkan Maluku Tenggara Dan Siswa SMA

Wednesday, 24 June 2026 - 10:33 WIT

Mantan Bendahara Dinkes Bursel AT, Diduga Gelapkan Dana BOKB Rp400 Juta, APH Diminta Segera Bertindak

Tuesday, 2 June 2026 - 10:01 WIT

Polres SBB Amankan 4 Terduga Pelaku, Kapolres AKBP Andi Zulkifli: Kasus Masih Dikembangkan

Berita Terbaru