Gubernur Harap Forum OPD Dukcapil Jawab Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Maluku

- Publisher

Monday, 20 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IM-Ambon-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku gelar rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023.

Kegiatan yang digelar Senin (20/3/2023), di Hotel Manise yang dibuka resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Mustafa Sangadji.

Hadir sebagai narasumber Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Zanariah, M.Si dengan materi Sinergitan Program Kegiatan dan Penganggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Adel Trilius, SE, MM, dengan materi Sinkronisasi Perencanaan Program/kegiatan Tahun 2024 dan Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bappeda Provinsi Maluku, Liberty Lewerissa, SE,M.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mustafa Sangadji mengatakan, forum ini merupakan satu moment untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara provinsi dan kabupaten/kota sekaligus dalam rangka menyamakan persepsi untuk memberikan kontribusi pemikiran yang faktual dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini.

Disamping itu pula, forum ini mengharuskan kita semua agar mampu menyusun program/kegiatan yangs sesuai dengan target dan dapat menjawab semua persoalan pada masing masing wilayah kerja kita.

Apalagi, pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, jelas Gubernur, merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena terkait dengan kepastian hukum terhadap status kependudukan/warga negara seseorang, implikasi dan relasinya mengenai, misal, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, kartu tanda penduduk, mutasi domisi kependudukan.

“Sejalan dengan itu, saya sangat mengharapkan kiranya lewat forum yang dilaksanakan hari ini dapat menjawab permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Maluku, serta mampu mendorong kita semua agar secara cermat mengevaluasi berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan, yang nantinya dapat menjadi acuan dan standar penyusunan program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang,” imbaunya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku, Dewi Pattimahu menjelaskan, maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan suatu sistem penataan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk serta keluarga berencana yang lebih baik dengan tujuan mensingkronkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

“Perlu juga kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas/Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku serta OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,” tandas Dewi. (IM-06)

Berita Terkait

DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ
Polisi Kirim SPDP Kasus Pembunuhan Nus Kei ke Kejaksaan, Penanganan Masuk Tahap Lanjutan
Pemkot Ambon Perkuat Fasilitasi Haji 2026, Manasik Jadi Bekal Kemandirian Jamaah
Bupati SBB Ir. Asri Arman Diduga ‘Tipu Negara’, Lantik Pejabat yang Belum Penuhi Syarat
Fatlolon Dituntut 8 Tahun, Isu Diskriminasi Bayangi Kasus PT Tanimbar Energi
Wali Kota Apresiasi Perumdam Tirta Yapono yang Raih Top BUMD Bintang 4  
Polri Tegaskan Rekrutmen Taruna-Taruni Akpol 2026 Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis
OJK Lantik Pejabat Strategis, Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan
Berita ini 99 kali dibaca

Berita Terkait

Saturday, 25 April 2026 - 16:55 WIT

DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ

Wednesday, 22 April 2026 - 19:39 WIT

Polisi Kirim SPDP Kasus Pembunuhan Nus Kei ke Kejaksaan, Penanganan Masuk Tahap Lanjutan

Friday, 17 April 2026 - 23:12 WIT

Pemkot Ambon Perkuat Fasilitasi Haji 2026, Manasik Jadi Bekal Kemandirian Jamaah

Friday, 17 April 2026 - 08:12 WIT

Bupati SBB Ir. Asri Arman Diduga ‘Tipu Negara’, Lantik Pejabat yang Belum Penuhi Syarat

Friday, 17 April 2026 - 00:12 WIT

Fatlolon Dituntut 8 Tahun, Isu Diskriminasi Bayangi Kasus PT Tanimbar Energi

Berita Terbaru