IM-NAMROLE,- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru Selatan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Palafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Menurun sebesar 103 Milliard.
Kegiatan tersebut di selenggarakan di Lantai II Aula Kantor Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan selama kurun waktu Dua hari yakni, Jumat 17 hingga Sabtu 18 Desember 2021 Menghadirkan Ketua dan anggota tim anggaran, Ibu Dra Jeane Rinsampessy, M, Si, Ketua dan Wakil Ketua bersama anggota DPRD, Para Asisten Para Staf Ahli, Pimpinan- pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah undangan lainnya.
Kepada Wartawan, Ketua tim anggaran Kabupaten Bursel, Ibu Jeane Rinsampessy Menuturkan, Kegiatan pembahasan KUA dan PPAS APBD kabupaten Bursel baru sebatas rancangan anggaran, dimana rancangan APBD Daerah ini untuk tahun anggaran 2022 baru di istimasi sebesar 634,9 M ada sedikit menurun dari APBD tahun 2021 sebesar 103 M, . Ujarnya.
Kalau APBD pendapatan Bursel tahun 2021 yang berakhir tahun ini, Kata Ketua Tim, Kami dari Pemda bersama pihak DPRD Kabupaten Bursel, bersama telah menetapkan APBD tahun 2021 sebesar 738,1 M nilainya lebih besar dari APBD tahun 2022.
APBD tahun 2022 sedikit menurun sebesar 103 M, dimana Tambah Ibu Nani, Dana Alokasi Khusun (DAK) tahun 2021 itu diusulkan sebesar 159,6 M, semenatara DAK tahun 2022 menjadi 101,5 M, turun menjadi 58,1 M, sedangkan Pembelanjaan untuk tahun 2021 yang dianggarakan sebesar 750,7 M, sedangkan belanja APBD untuk tahun 2022 menurun sebesar 645,4 M atau kurang dari 105,2 M
Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dirancang untuk APBD tahun 2022 ada sedikit meningkat Dimana, anggaran untuk DAU tahun anggaran 2021 yang diusulkan itu sebesar 4001,1 M, sementara Dau untuk APBD tahun 2022 sedikit meningkat yakni sebesar 400,7 M naik menjadi 06 M Kata Ketua tim Anggaran kabupaten Bursel.
Rancangan anggaran untuk APBD Kabupaten Bursel tahun 2022 Lajut Ibu Nani, telah dirancang ada sedikit menurun dari APBD tahun 2021, hal ini diakibatkan adanya Pemerintah Daerah telah mengakumodir penundaan hutang – hutang di tahun 2021 yang ada di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)” Tuturnya. (AK).
