Lauching TPK Di Waihatu , Kepala BKKBN Berharap Kader TPK Berperan Kawal Pertumbuhan 20.000 Bayi SBB Agar Terhindar Dari Stunting

- Publisher

Sunday, 5 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IM-Piru;- Waihatu-Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN ), dr Hasto.Wardoyo ,Sp, OG(K) melaunching Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Orientasi Percepatan Penurunan Stunting Bagi Kader TPK di Kabupaten SBB Tahun 2021, yang dilaksanakan di Balai Desa Waihatu , Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, Pada Kamis,(2/12/2921).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) )dr Hasto.Wardoyo ,Sp, OG(K), Bupati SBB, Timotius Akerina SE M.Si, Kepala BKKBN Provinsi Maluku, , Sarles Brabar, SE. M.Si, PLH Sekda SBB, Alfin Leverne Tuasuun SE M.Si dan sejumlah pimpinan OPD dilingkup Pemda SBB, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( D3APP & KB), Maya Patty ,Kepala Desa Waihatu, Supaimin, serta 240 anggota Tim Pendamping Keluarga ( TPK ) Kabupaten SBB.
Kepala Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKKBN), dr Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) saat ditemui diakhir kegiatan, di pelataran Kantor Balai Desa Waihatu, menyatakan, salah satu upaya mencegah bertambahnya angka stunting di Tanah Air adalah, lewat peran Tim Pendamping Keluarga ( TPK) sehingga lewat TPK, Pihaknya mau mengawal Ibu atau Calon Ibu yang mau hamil, yang sedang hamil dan ibu yang memiki anak Baduta( bawah dua tahun).
“Klir tiga komponen ini yang harus Kita Kawal” imbuh Hasto.
Menurut Perhitungan Kepala BKKBN ini , Kabupaten SBB yang memiliki jumlah penduduk 200,000 jiwa ini, jumlah kelahiran pertahunnya adalah 3200 bayi dan jika dari rentang waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2024 adalah 3,5 Tahun, maka jumlah bayi di Tahun 2024 adalah 3200 dikalikan 3,5 maka mencapai 10.000 bayi.
Tetapi juga, mengingat sejak Tahun 2019 hingga 2021 telah ada kelahiran 10.000 bayi pada periode itu, maka tugas Pemda SBB adalah mengawal pertumbuhan dari 20.000 bayi, Baduta , Batita, dan Balita, dimana yang mengawalnya adalah kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang saat ini telah ada 240 Kader.
Perhitungan Kepala BKKBN ini, didasarkan pada setiap Tahun dari jumlah 1000 penduduk maka jumlah kelahiran bayi adalah 16 orang.
Menurut Hasto, selain mengawal pertumbuhan Bayi pihaknya juga menyampaikan ke Bupati SBB agar dapat mengkondisikan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan Para Bayi yang lahir pada periode tersebut, yakni dengan menjaga lingkungan yang bersih, Jamban, serta ketersedian air bersih.
Kepala BKKKBN ini juga berjanji, sebelum bulan Januari 2022 nanti, pihaknya telah merampungkan pendataan keluarga yang jadi target Program KB dan penurunan angka stunting untuk diserahkan ke Pemda SBB, sehingga Bupati beserta jajarannya bisa mengetahui potensi terjadinya stunting itu bisa terjadi pada lokasi dan daerah mana saja .
Menurut Pria yang dilantik sebagai Kepala BKKBN di Tahun 2019 ini, program Kampung KB harus menjadi percontohan dalam mengatasi masalah stunting, dimana pada Kampung KB akan dilakukan kegiatan Dapur Sehat, yang akan melakukan kegiatan percontohan pembuatan makanan lokal yang bergizi bagi asupan gizi para Bayi .
Sementara Bupati SBB, Timotius Akerina SE M Si menegaskan bahwa, Pemda SBB sepenuhnya mendukung Pemerintah Pusat dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten SBB.
Mengingat Program ini telah menjadi prioritas, maka Bupati SBB akan menyebarkan program ini kepada semua Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) di lingkup Pemda SBB
” Hampir semua OPD yang ada di SBB juga disiapkan untuk mengurangi angka stunting” cetusnya
Menurut Akerina, dalam rangka mengejar target pengurangan angka Stunting di Kabupaten SBB dari angka 23 persen hingga mencapai dibawah 14 persen, maka tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( D3APP & KB) saja, tetapi juga Dinas lainnya yang terkait yakni Dinas PUPR, Dinas Kesehatan , Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag dan Tenaga Kerja dsbnya.
Terkait anggaran yang akan dikucurkan oleh Pempus untuk mengurangi angka stunting, Bupati SBB ini menjabarkan, untuk pengurangan angka stunting maka anggaran akan dialokasikan untuk program pembinaan, operasional dan sebagainya.
” Semua itu sudah disiapkan oleh Pempus dengan ditopang oleh Pendamping – Pendamping Keluarga yang sudah dilaunching tadi ” urai Akerina.( Nicko Kastanja)

Berita Terkait

“Sinergitas TNI dan Para Dai” Danrindam Tekankan Komitmen Kebangsaan Demi Keutuhan NKRII ‎
DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ
Polisi Kirim SPDP Kasus Pembunuhan Nus Kei ke Kejaksaan, Penanganan Masuk Tahap Lanjutan
Pemkot Ambon Perkuat Fasilitasi Haji 2026, Manasik Jadi Bekal Kemandirian Jamaah
Bupati SBB Ir. Asri Arman Diduga ‘Tipu Negara’, Lantik Pejabat yang Belum Penuhi Syarat
Fatlolon Dituntut 8 Tahun, Isu Diskriminasi Bayangi Kasus PT Tanimbar Energi
Wali Kota Apresiasi Perumdam Tirta Yapono yang Raih Top BUMD Bintang 4  
Polri Tegaskan Rekrutmen Taruna-Taruni Akpol 2026 Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis
Berita ini 304 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 7 May 2026 - 22:49 WIT

“Sinergitas TNI dan Para Dai” Danrindam Tekankan Komitmen Kebangsaan Demi Keutuhan NKRII ‎

Saturday, 25 April 2026 - 16:55 WIT

DPRD Maluku Ingatkan Pentingnya Realisasi Rekomendasi LKPJ

Wednesday, 22 April 2026 - 19:39 WIT

Polisi Kirim SPDP Kasus Pembunuhan Nus Kei ke Kejaksaan, Penanganan Masuk Tahap Lanjutan

Friday, 17 April 2026 - 23:12 WIT

Pemkot Ambon Perkuat Fasilitasi Haji 2026, Manasik Jadi Bekal Kemandirian Jamaah

Friday, 17 April 2026 - 08:12 WIT

Bupati SBB Ir. Asri Arman Diduga ‘Tipu Negara’, Lantik Pejabat yang Belum Penuhi Syarat

Berita Terbaru