BNPT LAKUKAN MONITORING DI AMBON

IM-NAMLEA,- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, melakukan Monitoring Pelibatan Masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Maluku dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, pemuka masyarakat, serta unsur organisasi pers, di Ambon, Kamis, 24 Novemver 2021.
Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT RI H.M. Chairil, SH., dalam kegiatan tersebut mengatakan, pelibatan 17 orang dari berbagai elemen ditambah 11 pengurus FKPT Maluku, untuk mendapatkan berbagai masukan terkait dengan upaya pencegahan terorisme di daerah ini.
Menurut Hairil, BNPT melakukan kerja sama dengan FKPT, karena sebagai perpanjangan tangan dari BNPT yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Selain itu, FKPT juga merupakan mitra strategis BNPT. Dilaksanakannya monitoring di Kota Ambon, Subdit Pemberdayaan Masyarakat, sudah melakukan roadshow di 32 provinsi.
Salah satu usulan yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, terkait dengan perlunya dibentuk FKPT hingga tingkat kabupaten, sehingga upaya pencegahan terorisme dan radikalisme, dapat lebih optimal. “Saya sebagai mantan pengurus FKPT Maluku, menyarankan pembentukan FKPT di kabupaten,” kata Sekretaris MUI Maluku Abdul Manan Latuconsina.
Menanggapi usulan tersebut, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan, pembentukan FKPT tingkat kabupaten, sudah direncanakan. Dalam waktu dekat, akan dibentuk pada wilayah Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan berbagai elemen yang beranggotakan 50 orang setiap Satgas. “Nantinya, BNPT akan membentuk sistim regional,” ujar H.M. Hairil, SH.
Ketua FKPT Maluku Dr. H. Rauf, M.Ag., pada kesempatan tersebut, memaparkan program kerja dari setiap bidang yang ada dalam kepengurusan FKPT. “Wabah covid-19 yang mewabah, membuat beberapa bidang tidak melaksanakan program kerja yang ditetapkan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur,” tutur Rauf, yang juga dosen Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Ambon. (AK)