IM, AMBON-Seiring peningkatan kebutuhan masyarakat di bidang kambtibmas dan penegakan hukum di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan Maluku Tenggara (Malra) keberadaan Polres di dua daerah itu tak dapat ditawar lagi.
Menjawab persoalan tersebut Kapolda Maluku Irjen (Pol) Refdi Andri mengemukakan, realisasi dua Polres itu bahkan sudah sampai di tahap eksekusi anggaran dan penyiapan lahan 4,4 hektar di Kabupaten Bursel dan 5 hektar di Malra melalui hibah warga.
Hanya saja menurut Kapolda Maluku itu, langkah Mabes Polri ini harus ditunda sehubungan merebaknya pandemi Covid-19 yang hingga kini seakan tak berujung itu.
“Ini memang kebutuhan, tapi di sisi lain anggaran juga dibutuhkan (oleh pemerintah) tapi yakin lah Polres Buru masih dapat mengkover. Demikian pula Polres Tual,” kata Irjen Refdi kepada tim infomalukunews.com dipimpin Dirut Mohamad Makatita dan dua awak redaksi Yusri M Jusuf dan Wahyu Swandy, Kamis (8/4/2021) di Mapolda Malukuq
Dalam pertemuan silaturahmi itu, Refdi Andri menjelaskan dana dikucurkan pemerintah pusat senilai Rp 675 triliun pada tahun 2020 untuk stimulus ekonomi dan kesehatan di Indonesia.
Kemudian dikucurkan lagi Rp 419 triliun di penghujung tahun 2020 untuk stimulus tahun 2021 namun dana itu tidak mencukupi.
Justru itu,lanjut Refdi, refokusing pada kementrian dan lembaga termasuk TNI-Polri, pemerintah daerah dan lainnya dilakukan guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan kesehatan di tahun 2021.
Karena anggaran Polri termasuk Polda Maluku juga ditarik ke pusat, sehingga pembangunan Polres dan lainnya ditunda dan diharapkan dapat dilakukan pada tahun berikut.
“Jadi anggaran sudah ada, DIPA juga. Tapi ternyata ditarik lagi. Untuk kepentingan negara ini mau ambil separuh dana itu pun kita serahkan. Jangankan itu, kalau gaji kita dipotong untuk rakyat negara dan bangsa, kita juga siap,” jelas Refdi.
Didampingi, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat, Direktur Intel Polda Maluku Kombes Yosep serta Perwakilan Biro Rena AKBP Robert Ferdinandus, Kapolda menjelaskan detail keterlambatan program yang pernah digagas mantan Kapolda Maluku Irjen Baharudin Ja’far saat menjabat itu.
Menurut Irjen Refdi, komunikasi telah dibangun dengan Mabes Polri hingga dilakukannya studi kelayakan lahan, perencanaan maupun pengusulan anggaran.
Namun, kata Kapolda Maluku, untuk menjawab hal tersebut bukan saja Kapolri tapi juga Menpan-RB, maupun Menteri Keuangan RI.
Sebab, ujar dia, membangun Polres mesti diikuti dengan penyiapan SDM, alokasi anggaran untuk gaji personil maupun sarana utama berupa kantor maupun penunjang termasuk asrama.
Ditambahkan Kapolda, menghadapi pandemi Covid-19 saat ini, dibutuhkan langkah-langkah taktis yang lebih diprioritaskan pada kepentingan kesehatan dan ekonomi rakyat.
Dan hal itu sesuai dengan keputusan pemerintah setelah melalui analisa yang betul-betul tajam.
“Karena itu negara saat ini fokus dengan adanya pendemi. Maka kesehatan dan ekonomi rakyat lebih diutamakan,” pungkas Jenderal Polisi dengan dua bintang di pundaknya itu.(Sw55)
