IM-Ambon-Perkataan Kepala Bapedda Provinsi Maluku Dr. Anton Lailossa tentang Stunting beberapa waktu lalu, menjadi perbincangan publik Maluku.
Pasalnya, Kepala Bapedda Maluku saat itu mengatakan bahwa stunting adalah masalah kemanusiaan maka seharusnya bersama-sama menurunkan stunting.
Kata Lailossa, target nasional stunting adalah 14% dan saat ini ada di angka 21%, sementara di Maluku berada pada angka 26% dan menuju target 20%.
Demikian hal itu diungkapan oleh Kepala Bapedda Provinsi Maluku, Dr Anton Lailossa di ruang kerjanya saat di temui Humas Diskominfo Provinsi Maluku.
Lailossa juga mengatakan bahwa masih ada bayi dan keluarga yang beresiko stunting jadi jangan sampai kita lengah lelah dan lemah, mari bersama sama satukan usaha upaya dan pikiran untuk turut mengatasi masalah kemanusiaan ini, sehingga stabilitas sosial dan program pemerintah untuk masyarakat dapat dilakukan dengan baik.
Menanggapi Hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, saat ditemui Infomalukunews.com diruang kerjanya, Senin 17/07/23 menyatakan.
“Govermen to Govermen, gugusan pemerintahan itu di atur, soal kemanusiaan yang di katakan oleh Kepala Bapedda Provinsi Maluku itu, perlu saya jelaskan semua pekerjaan yang diatur itu soal kemanusiaan, mana yang tidak ada soal kemanusiaan.” jelasnya.
Dirinya juga memberikan contoh terkait kemanusiaan, seperti kerjakan suatu jembatan penghubung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga kemanusian.
“Kalau kita buat suatu Rumah yang tidak layak huni kepada mereka yang membutuhkan rumah itu juga soal kemanusian, apakah itu juga bisa dikerjakan oleh tim pengerak PKK.” ucap Afifudin
Jadi Kepala Bapedda Maluku lanjutnya, jangan sembarang bangun opini dipublik terkait Stunting adalah Kemanusian, kalau itu soal kemanusian lalu menghilangkan apa.? apa itu harus menghilangkan subtansi.
“Dibentuk tim penanggulangan Stunting, penurunan stunting di Daerah dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku, jadi kerja Stunting ini adalah perkerjaa yang terurut dari pusat sampai daerah targetnya adalah targer penurunan.” ungkapnya
Semua pekerjaan itu kemanusian tambahnya, jadi Kepala Bapedda jangan bangun opini narasi yang aneh-aneh yang tidak mencerdaskan masyarakat.
“Kalau pertanyaan itu soal kemanusian lalu apa masalahnya, apa lalu menghilangkan subtansi, yang di sampaikan ini adalah sesuatu yang kita saksikan, Pak Kepala Bapedda satgas saat kita liat kub stunting di beberapa wilayah.” tutur Afifudin
Dikatakan, data itukan data LPJ yang di sampaikan oleh Pak Samson Atapary itu merupakan LPJ, yang buat siapa.
“Jangan mengubulih publik dengan narasi-narasi yang tidak mendidik, jadi menurut saya soal kepala Bapedda soal Stunting adalah kemanusian itu tidak cerdas bahkan sesat dan menyesatkan, dia bisa menyesatkan ruang publik itu yang tidak bertanggunjawab.” cetusnya
Makanya kalau mau datang ke DPRD Maluku, tegasnya, bukan ngomon bangun-bangun opini diluar, LPJ kan Ramperda yang sudah di serahkan ke DPRD Maluku selanjutnya kita bahas bersama, kenapa tidak mau datang.
“Jadi kalau sudah tidak berani datang ke DPRD Promal mempertanggunjawabkan pekerjaan-pekerjaannya, baru mau bangun opini bahwa stunting itu pekerjaan kemanusian, ini seperti model cari muka di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.” pungkasnya. (IM-06)
