InfoMalukuNews,com, Dobo — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terus meningkatkan komitmennya dalam memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilakukan tepat waktu, setiap tanggal 1 bulan berjalan.
Upaya tersebut didukung melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Penerapan sistem ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.
SP2D Online tersebut telah diluncurkan pada 17 September 2026 dan mulai memberikan dampak terhadap percepatan proses administrasi serta pencairan gaji ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Kepala Bidang Perbendaharaan, Rendy Rentanubun, S.E., menyampaikan bahwa dari total 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, sebanyak 36 OPD telah menerima pembayaran gaji, sementara 2 OPD masih dalam proses, dan 6 OPD belum memasukkan permintaan pembayaran gaji.
Menurut Rendy, belum terbayarnya gaji pada enam OPD tersebut bukan disebabkan oleh kendala pada sistem SP2D Online, melainkan karena dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pembayaran belum diselesaikan.
“Kendala pada enam OPD yang belum menerima pembayaran gaji adalah karena daftar gaji belum dimasukkan dan masih terdapat pajak yang berkaitan dengan pembayaran gaji ASN yang belum diselesaikan,” jelas Rendy.
Ia menjelaskan, untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran, pihaknya secara rutin mengingatkan bendahara pada masing-masing OPD agar segera menyelesaikan dan memasukkan seluruh dokumen yang diperlukan.
Setiap tanggal 24 bulan berjalan, pihaknya menyampaikan pemberitahuan melalui grup WhatsApp bendahara OPD agar masing-masing perangkat daerah segera memasukkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai persyaratan pembayaran gaji untuk bulan berikutnya.
“Setiap tanggal 24 kami sudah memberitahukan melalui grup WhatsApp bendahara masing-masing OPD agar segera memasukkan dokumen SPP dan SPM untuk permintaan gaji bulan berikutnya,” ujar Rendy.
SP2D Online Pangkas Waktu Administrasi
Lebih lanjut, Rendy menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online memberikan efisiensi yang cukup signifikan dalam proses pengurusan pencairan dana.
Dengan sistem tersebut, proses pengurusan SP2D dapat dilakukan dalam waktu paling lambat sekitar 1,5 jam, sepanjang seluruh dokumen dan persyaratan administrasi yang diperlukan telah dinyatakan lengkap.
Penerapan sistem digital tersebut tidak hanya mempercepat proses pencairan, tetapi juga berpotensi menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.
Proses yang sebelumnya membutuhkan tahapan administrasi lebih panjang kini dapat dilakukan secara lebih cepat melalui sistem yang terintegrasi dengan SIPD RI.
Namun, kecepatan proses pencairan tetap sangat bergantung pada kesiapan masing-masing OPD dalam menyampaikan dokumen administrasi secara tepat waktu dan lengkap.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terus mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji.
Ketepatan waktu penyampaian dokumen oleh masing-masing OPD menjadi salah satu faktor penting agar pembayaran gaji ASN dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Dorong Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan
Melalui penerapan SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.
Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.
Pemerintah daerah juga mengharapkan seluruh OPD dapat berperan aktif dengan memastikan dokumen administrasi pembayaran disampaikan sesuai jadwal dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
Dengan demikian, penerapan SP2D Online tidak hanya menjadi bagian dari digitalisasi administrasi keuangan, tetapi juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan pemerintahan yang lebih cepat dan tertib, termasuk dalam memastikan hak ASN berupa pembayaran gaji dapat diproses sesuai jadwal.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Aru
2 Oktober 2026
