Infomalukunews.com,Dono,-DPRD Kepulauan Aru bakal membicarakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Persoalan Hutang Daerah yang di soroti oleh GMKI dan HMI.
Namun, saat ini DPRD Kabupaten Kepulauan Aru masih ada dalam agenda pembahasan Pertanggungjawaban APBD tahun 2024, sehingga seusai agenda tersebut baru dibuat rapat internal membicarakan Tuntutan dari GMKI dan HMI.
Wakil Ketua 1 DPRD Aru Rizal Djabumir, kepada Info Maluku di sela sela kegiatan gerak jalan indah Rabu,13/08/2025, mengatakan, Kita DPRD buat rapat internal dulu, kita tanya pendapat seluruh Fraksi, minimal dua (2) Fraksi yang harus setuju membentuk Pansus , setelah itu baru di Paripurna kan.
Menurutnya, Pembentukan Pansus itu mekanisme-nya. Dan mekanisme itu kita jalankan di DPRD dulu, kalau lebih dari 2 Fraksi membentuk Pansus baru kita bentuk. Jelas Ketua DPC PKB Kepulauan Aru itu.
“Jadi persoalan Pansus ini nanti kita bicarakan di internal DPRD dulu ya, sehabis agenda Pembahasan Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2024” Ungkap Rizal.
Disinggung soal respon dari Rekan rekan Anggota DPRD, kata Djabumir, cara respons adalah akan ditindaklanjuti dengan pembahasan di Komisi dengan menggali informasi di beberapa OPD yang bermitra, seperti Komisi 1 dengan Bagian Kerja Sama antar wilayah, Komisi II dengan BPKAD, dan komisi III dengan Dispora, Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
“Kami himbau agar teman – teman di komisi dapat menggali informasi dengan mitra kerja supaya secara teknis kita dapat mengetahui permasalahan nya.
Karena kita (DPRD) harus mengetahui isi dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan MOU itu, sehingga besaran dari nilai uang yang ada jelas dalam kesempatan, sehingga kita jangan menerka – nerka.
DPRD juga akan bertemu dengan pihak kampus yang bekerja sama dengan Pemda Aru terkait beasiswanya dan juga akan data mahasiswanya dahulu baru mengetahui berapa besar nilai uang sesuai PKS dan MOU antara Pemda dengan Kampus Stikes Pasapua Ambon , Universitas Graha edukasi Makasar, IKOPIN Bandung dan AKA Migas Cepu. Karena sampai saat ini pihak DPRD tidak mengetahui berapa besaran nilai Uang ( Hutang,) yang akan di berikan untuk Kampus. tutup Djabumir.
(IM DW)
