Infomalukunews.com. Ambon-Puluhan para pedagang kecewa sehingga tidak berjualan dan menutup Kios-kios mereka yang ada di Plaza Ambon (Amplaz). Mogok berjualan dan memboikot atau menutup Kios-Kios mereka di dalam Plaza Ambon, Jl. Sam Ratulangi Ambon. Senin 20/05/24.
Mereka melakukan aksi solidaritas ini adalah bentuk kebersamaan para pedagang yang saat ini menempati tempat jualan masing-masing. Mereka menyampaikan mogok berjualan ini adalah bentuk kekesalan terhadap PT. Modern Multiguna (MMG) dan Pemkot Ambon.
Edison Wambuloli, ketua Perkumpulan Persatuan Para Pedagang Amplaz Ambon mengatakan bahwa kenaikan harga Kios-kios tanpa ada koordinasi dari pihak Pedagang Amplaz.
Dikatakan, ini harus ada informasi dan biar perlu pihak Pemkot Ambon dan PT. MMG harusnya mengundang kami sebagai para Pedagang yang saat ini menempati Kios-kios Amplaz, biar duduk bersama dan membahas problem ini.
“Bukan sebaliknya hanya mengundang sepihak dalam hal ini pihak PT. MMG.” Ujar Edison.
Menurutnya, proses kerjasama ini tidak melalui tender, karena kami sudah cek di LPSE tetapi tidak di temukan hasil kerjasama-nya sehingga kami berpikir bahwa Pemkot Ambon dan PT. MMG melakukan kongkalikong dengan modus lelang kerjasama Pemkot Ambon dengan PT. MMG.
“Problem Amplas ini kami sudah laporkan ke lembaga KPI dan dalam waktu dekat kami akan mengikuti sidang bersama oleh pihak KPI terkait problem dimaksud,” ujarnya
Penyampaian Pemkot Ambon tambahnya, saat unjuk rasa minggu lalu bahwa gedung Amplas sudah melalui proses Lelang dengan PT. MMG sehingga kebijakan dan keputusan sudah di ambil alih oleh PT. MMG bukan lagi Pemkot Ambon. Padahal Pemkot Ambon tidak boleh mengatakan hal yang demikian terhadap kami para pedagang.
Dirinya menambahkan dengan adanya mogok jualan ini biar ada perhatian yang serius dari Pemkot Ambon dan PT. MMG
“Kenaikan harga Kios yang di putuskan oleh PT. MMG terlalu mahal. Harga Kios mencapai 1 Meliar kami tidak mampuh untuk membayar. PT. MMG harus mempertimbangkan dulu sebelum mengeluarkan surat keputusan.”beber Edison.
Dilanjutkan, kenaikan harga dari dulu hanya per-Kios Rp 30 juta per-5 tahun tetapi saat Pemkot Ambon dan PT. MMG melakukan kontrak kerjasama menaikan harga Kios per-5 tahun berkisar Rp 1 Meliar Rupiah tanpa memikirkan nasib kami para pedagang Amplas saat ini.
“Pemkot Ambon dan PT. MMG seakan mencekik leher para pedagang tanpa memikirkan dan mempertimbangkan secara rasional,” pungkasnya
Sementara itu pak Hj, Irfan Hamka S.E, ketua Asosiasi KOHIPPA Amplaz Ambon juga menuturkan terhadap gerakan Aksi mogok berjualan ini secara spontan yang dilakukan oleh para pedagang dan tidak di susupi oleh kepentingan apapun.
Menurutnya, gerakan aksi mogok ini adalah aksi solidaritas dari kami sendiri sebagai para pedagang amplaz. Aksi mogok berjualan pada pagi ini tepat pukul 11.00.WIT, berharap ke Pemkot Ambon dan PT. MMG bisa melihat problem ini secara baik dan mencari solusi untuk kami para pedagang amplas.
“Aksi ini kami berharap kepada pihak DPRD Kota Ambon dan Pemkot Ambon. Pemkot Ambon sebagai pemangku pengambil kebijakan dan keputusan agar kira-nya mempertimbangkan nasib para pedagang Amplas yang dialami saat ini,” ungkapnya
Dikatakan, Kebijakan-kebijakan Pemkot Ambon harus-nya berpihak kepada rakyat demi untuk mensejahtrakan rakyat. Bukan sebaliknya kebijakan dan keputusan berpihak kepada kelompok atau golongan tertentu.
Ia mengatakan kerjasama Pemkot Ambon dan PT. MMG, mestinya harus mengundang atau melibatkan para pedagang Amplaz yang saat ini berjualan di dalam Amplaz. Bukan hanya pihak Pemkot dengan pihak PT. MMG yang melakukan pertemuan.
“Harus para pegagang juga bisa di undang biar di bahas bersama terkait kenaikan harga Kios-kios di Amplas yang menjadi problem pada akhir-akhir ini,” ungkap Hamka.
Padahal kata dia, Pemerintah dalam hal ini Pemkot Ambon harus membaca sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan/Perwakilan. Sila ke-4 ini harus menjadi pedoman/pegangan untuk bisa melindungi rakyat-nya.”
Menurutnya, sila ke-4 ini tidak dilaksanakan oleh Pemkot Ambon. Padahal sebagai orang nomor satu di Kota Ambon, yang bertajuk Manise ini harus menjalankan sila ke-4 ini dengan baik. Apalagi Penjabat Wali Kota Ambon Pak Budewin Wattimena, sebentar lagi mengikuti proses Pilwakot 27 November mendatang.
“Kami berharap agar kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pihak PT. MMG, bisa di pertimbangkan ulang kembali oleh Pemkot Ambon. Dan biar perlu kontrak kerjasama ini harus di ambil ulang oleh Pemkot Ambon,” tutupnya. (IM-GB)
