Infomalukunews.com, Ambon — Ketua PB IKSAMUNI, Drs Irwan Patty,M.Si. menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam upaya penertiban serta hilirisasi tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru.
Irwan Patty, kepada media kamis (21/5/2026) mengatakan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dengan menggandeng Forkopimda Maluku dan Pemerintah Daerah Buru merupakan langkah konkret untuk menata aktivitas pertambangan rakyat agar lebih legal, tertib, dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Kita sepantasnya mendukung penuh upaya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang telah menggandeng Forkopimda Maluku dan Pemda Buru untuk mendukung penertiban dan upaya konkret hilirisasi tambang Gunung Botak dengan mempergunakan koperasi sebagai instrumen terdepan,” tegas Irwan Patty.
Ia menilai aksi penolakan yang dilakukan sekelompok mahasiswa dan simpatisan perlu dilihat secara objektif dan proporsional. Menurutnya, pemerintah sesungguhnya telah memiliki niat baik untuk membangun tata kelola tambang yang lebih legal dan berpihak kepada masyarakat.
Namun demikian, Irwan juga mengingatkan adanya sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah agar proses transisi menuju sistem tambang legal tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Ia menyebut, dinas terkait perlu lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kalangan mahasiswa terkait konsep hilirisasi tambang dan sistem koperasi yang akan diterapkan.
“Kalau sosialisasi sudah dilakukan, mungkin masih kurang luas atau sistem koperasi dan anggota koperasi yang menjadi ujung tombak belum sepenuhnya mewakili masyarakat setempat,” ujarnya.
Selain itu, Irwan menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat penambang lokal yang terdampak selama masa transisi menuju operasional koperasi tambang.
“Ada hal sepele tetapi sering terlupakan, yakni perlunya pemberdayaan masyarakat penambang daerah setempat dalam masa jeda menunggu operasinya koperasi-koperasi itu,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah agar menghadirkan langkah cepat berupa program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi di lapangan, termasuk penyediaan dapur umum maupun bentuk bantuan lain bagi masyarakat terdampak.
“Gubernur Maluku sesungguhnya sudah punya niat baik, tetapi dinas terkait perlu bergerak cepat dalam aspek pemberdayaan dan penanganan masyarakat di lapangan. Kalau sudah ada, maka kuantitas dan kualitasnya perlu ditingkatkan lagi,” tambahnya.
Irwan Patty menegaskan bahwa masyarakat harus memahami bahwa kebijakan publik pasti memiliki sisi positif dan tantangan. Namun menurutnya, program hilirisasi tambang Gunung Botak jauh lebih besar manfaatnya dibanding dampak negatifnya.
Ia juga mengingatkan bahwa gubernur hanya menjalankan mandat pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan tambang emas.
“Para mahasiswa diharapkan tetap kritis, tetapi dalam bingkai mendorong percepatan program hilirisasi tambang Gunung Botak. Insya Allah kalau ada kekurangan atau bias di lapangan, pemerintah juga akan melakukan perbaikan,” ujarnya.
Sebagai sektor strategis, Irwan meyakini hilirisasi tambang Gunung Botak akan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Buru maupun Maluku secara umum.
“Sudah pasti multiplayer effect-nya sangat positif untuk kemajuan Buru. Jadi mari kita semua berdiskusi dengan kepala dingin secara proporsional dalam bingkai kemalukuan dan NKRI,” tutupnya.(IM-03)
