INFOMALUKUNEWS.COM,AMBON,—Kelangkaan BBM jenis minyak tanah marak terjadi disejumlah lokasi di Maluku seperti yang terjadi di wilayah kota Ambon area Gunung nona kecamatan, Nusaniwe area Stain Air Besar kecamatan Sirimau area Galala, ada juga di tempat lain.
Antisipasi hal itu terjadi di wilayah lain di Maluku Ketua Komisi ll DPRD provinsi Maluku Johan Lewarissa yang juga politisi Partai Gerindra kepada wartawan, Pihaknya menyebutkan, Kelangkaan BBM jenis minyak tanah ini merupakan hal yang perlu di tangani oleh PT Pertamina (Persero) jika kemudian terjadi kelangkaan seperti itu maka langkah positif harus di lakukan.
“DPRD Provinsi Maluku sebagai wakil rakyat memberikan atensi kepada PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan minyak tanah jangan lagi terjadi sebap, salah satu pelengkap kebutuhan primer yang di butuhkan masyarakat,” ucap Lewarissa. Rabu 12/06/24
Dirinya menyoroti bahwa PT Pertamina (Persero) seharusnya memberikan sejumlah data BBM kepada DPRD provinsi Maluku guna di serhakan ke PT Migas Indonesia, PT Maluku Energi Abadi (Persero) untuk melengkapi stok BBM yang ada.
“Kalau terjadi kelangkaan seperti ini boleh juga terjadi penumpukan BBM jenis minyak tanah oleh oknum – oknom tertentu yang tidak bertanggung menjawab padahal tidak perlu untuk melakukan penumpukan,” ketus Lewarissa.
Kata dia, PT Migas Indonesia, PT Maluku Energi Abadi (Persero) masih fungsikan data BBM yang lama akibitanya terjadi kelangkaan. Apa lagi, oknum tertentu melakukan penumpukan maka terjadi kelangkaan BBM jenis minyak tanah.
Menurutnya, terjadi kelangkaan BBM ada dua (2) indikator utama.
1. Telah terjadi penumpukan BBM jenis minyak tanah oleh oknum tidak bertanggung jawab mengakibatkan kelangkaan.
2. Ataukah, sejumlah data pengguna BBM oleh PT Migas Indonesia, PT Maluku Energi Abadi (Persero) dan PT Pertamina (Persero) melebihi tahun sebelumnya maka dari itu, harus kita cari solusi.
“Bagaimana hal tesebut tidak lagi terjadi terkait dengan kelangkaan BBM,” paparnya
Ditanya soal jika terjadi penumpukan BBM jenis pertalite di SPBU daerah kota Ambon pihaknya mengatakan harus di laporkan ke penegak hukum kalau to terjadi penumpukan. (IM-06)
