IM-Ambon,– Isra mengaku, tim penanggulangan kemiskinan Indonesia diketuai Wapres KH Ma’ruf Amin mendapatkan kesan adanya “diskriminasi” terhadap pesantren dalam dunia pendidikan nasional. Terutama dari segi dukungan anggaran negara masih sangat minim ketimbang pendidikan umum di Indonesia.
Dari pantauan, kondisi pesantren di Maluku relatif kurang berkembang dari sisi dukungan dana operasional. Sebut saja Pesantren Salafiyah Hizbullah di dusun Oli, Desa Hitu Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, operasional pesantren ini hanya didukung oleh keikhlasan para donatur dari kalangan masyarakat dan swasta. Untuk membiayai makan minum santri yang diasramakan, pihak pesantren berharap dari iuran dapur umum ditarik dari orangtua atau wali santri.
Awalnya, setiap santri dipatok iuran Rp 150 ribu tiap bulan, belakangan diberi kelonggaran boleh membayar apa adanya semisal Rp 100 ribu. Kebijakan seperti itu diambil karena rata-rata santri berasal dari kalangan keluarga ekonomi lemah.
Akibatnya, para santri rata-rata hanya makan nasi putih, tahu tempe dan mie instan setiap harinya, akibat minimnya biaya.
Kepala Bidang Pendidikan dan Keislaman Kanwil Kemenag RI Provinsi Maluku La Patah dikonfirmasi terpisah mengaku semua pesantren di Maluku mulai mendapatkan perhatian. “Sudah ada bantuan operasional. Cek dulu sama pimpinan pesantrennya. Sekarang mereka ada ikut bimtek semua itu,” ungkap La Patah dihubungi melalui telepon seluler. (IM-03)
