IM,Piru-
Demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat. Rabu (12/2). oleh Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Cabang Ambon.
Tujuan aksi ini, adalah meminta dari pemerintah daerah, agar memberi penjelasan terhadap semua status negeri, desa, dan negeri adat yang ada di kabupaten ini.
Seperti yang di kutip media ini, bahwa, “saya” adalah putra kandung asli di bumi saka mese nusa, daerah ini bukan negeri para penjabat, melainkan negeri ini milik para raja-raja. Ucap Orator, Fidris Gausah Sea
“Lanjut orator, “kita” semua adalah anak adat. kenapa perda penetapan negeri, hingga kini belum ditetapkan.
Aksi unjuk rasa ini, berlanjut kurang lebih satu jam. tak lama kemudian, para pendemo akhirnya ditemui Wakil Bupati, Timotius Akerina, dan di dampingi Sekda SBB, Mansur Tuharea, Wakapolres SBB, Kompol Akmil Djapa, serta sejumlah OPD lainnya.
Para pendemo diantar langsung masuk ruangan rapat, sekaligus diminta untuk membaca surat pernyataan sikap oleh Koordinator Demo, Fidris Gausah Sea
Dalam pernyataan sikap menyebutkan bahwa, para pendemo meminta penjelasan resmi dari pemda sbb, secara detail terhadap proses perda penetapan negeri.
Lanjut Korlap, pemda agar secepatnya melakukan identifikasi dan verifikasi, sekaligus dapat mengesahkan perda penetapan negeri. sehingga masyarajat bisa tahu bahwa, desa mana sajakah yang dikategorikan sebagai desa adat, Negeri, dan desa administratif. Masih dalam kutipan surat pernyataan. Pinta korlap
Korlap mengingatkan, “kami” terus melakukan pengawalan terhadap pernyataan sikap ini hingga tuntas. kalau tidak “aksi akan berlanjut dengan masa yang besar lagi. Tegasnya
Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Timotius Akerina dalam tanggapannya, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para pendemo, karena kritikan ini, bagian dari memperbaiki daerah ini.
Akerina mengingatkan, yang sudah disahkan itu, perda negeri dan itu sudah terdaftar di lembaran negara.
sementara perda penetapan negeri, itu belum ditetapkan.
Lanjut Akerina, mengingat penetapan negeri belum ada. shingga dari 92 desa yang ada di kabupaten ini masih berstatus desa.
“Jadi, “penetapan negeri”. Hingga kini belum ada. semua tahapan yang ada, dapat di selesaikan secara bertahap.
Ditambahkan, soal pemilihan kepala desa secara serentak ini, ungkap akerina. tidak mengurangi dan menggugurkan tatanan adat istiadat desa setempat.
Lagi pula, kata akerina tergantung pengusulan dan persetujuan BPD dari masing-masing desa. apakah mengehendaki untuk melaksanakan pemilihan di desa asalnya.
