IM-Jakarta – Menghadapi pilkada serentak se Indonesia. Direktur Eksekutif Freedom Demokrasi Maluku (FDM), Rimbo Bugis, meminta untuk Bawaslu pusat mengepaluasi kinerja semua komisioner Bawaslu Maluku.
“Perkembangan terakhir kalau semua komusioner di daerah mendapatkan perpanjangan tugas sampai 2025. Saya pesimis dengan kinerja Bawaslu Maluku yang tidak pro aktif mengevaluasi kinerja komisioner di bawahnya.” Kata Rimbo yang juga mantan JPPR Pusat, melui pesan Watshapp, pada Selasa (28/12/2021).
Ia menambahkan kalau Komisioner Maluku semua tidak propesional, yang mereka kejar hanyalah jabatan dan posisi. Tidak mengutamakan pengawasan. Karna pilkada di kabupaten kota di Maluku banyak keluhan dari masyarakat yang sampai sekarang membuat ketik percayaan kepada Lembaga Bawaslu tersebut.
“Pilkada yang baru selesai kemarin itu penuh dengan laporan masyarakat. Setelah salah satu Kandidat bupati menang, secara terang-terangan komisioner Bawaslu di kabupaten foto-foto dengan gembira bersama bupati terpilih dan di posting di media-media sosial. Ini menunjukan ada ketidak beresan dalam menjalankan tugas di lapangan saat pilkada” tambah Rimbo
Rimbo yang juga ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini juga menilai bahwa arogansi dan semua bentuk ambisi jabatan dan posisi ini harus di hentikan, jangan lagi ada ruang buat komisioner-komisioner seperti ini. Demokrasi kita bisa rusak kalau orang-orang seperti ini menduduki posisi-posisi penting di Bawaslu.
“Bawaslu harus bersikap adil dalam menjalankan tugas. Sementara yang terlihat di publik yang mereka tujukan hanyalah ribut soal posisi dan jabatan ketua Bawaslu. Mereka tidak menunjukan prestasi. Yang anehnya mereka dapat penghargaan itu yang membuat bingung kami.” Kata Rimbo
Ia menambahkan kalau yang terjadi di Maluku adalah saling melindungi karna tekanan klompok ini dan klompok itu. Sehinga tidak ada lagi proposionalisme di utamakan tapi berdasarkan klompok-kelompok yang berkuasa.
“Utamakan klompok boleh, asal proposional dan berkualitas. Jangan di berikan berdasarkan emosional belaka. Kalau itu terjadi kan rusak nanti. Dan itu terjadi di Maluku dan semua komisioner Bawaslu di Maluku berdiam diri dan tiak mau bersuara seakan saling menutupi keresahan masyarakat” tambahnya.
