Infomalukunews.com, Maluku Tengah – Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil di wilayah Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, kini menuai sorotan dan keresahan masyarakat nelayan.
Seorang pengusaha BBM yang dikenal dengan nama Ibu Sri diduga memanfaatkan kartu nelayan, seperti Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) maupun surat rekomendasi nelayan, untuk memperoleh akses penebusan BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan kecil.
Ironisnya, sejumlah nelayan di Kecamatan Leihitu, mulai dari Tanjung Sial hingga Dusun Tiulesi, mengaku kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan operasional melaut.
Saat dihubungi media Infomalukunews.com, Jumat (13/11/2026), sejumlah nelayan mengungkapkan bahwa kartu nelayan dan dokumen rekomendasi yang mereka miliki telah diserahkan kepada pihak yang dipercaya untuk mengurus penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
Namun, mereka justru mempertanyakan keberadaan BBM yang seharusnya menjadi hak nelayan. Pasalnya, ketika hendak membeli BBM untuk kebutuhan melaut, pasokan yang diharapkan tidak tersedia.
“Kami ini nelayan kecil. Kalau mau membeli BBM bersubsidi untuk kebutuhan melaut, BBM tidak tersedia di lapangan. Padahal kartu nelayan dan surat rekomendasi sudah kami berikan. Ternyata selama ini BBM justru diduga dijual keluar. Lalu kami nelayan mau melaut menggunakan apa?” keluh sejumlah nelayan.
NAMA IBU IDA, ORANG KEPERCAYAAN IBU SRI, IKUT DISOROT
Menurut keterangan sejumlah nelayan, seseorang bernama Ibu Ida, yang disebut sebagai orang kepercayaan Ibu Sri dan beralamat di Desa Hila, diduga memperoleh jatah atau akses BBM bersubsidi.
Namun, ironisnya, ketika masyarakat nelayan di wilayah Leihitu hendak membeli BBM untuk kebutuhan melaut, mereka justru mengaku tidak mendapatkan pasokan sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme penyaluran, pihak yang melakukan penebusan, serta ke mana BBM bersubsidi tersebut sebenarnya didistribusikan.
Nelayan meminta Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah segera memeriksa dugaan keterlibatan Ibu Ida dalam proses penebusan maupun distribusi BBM bersubsidi.
Mereka juga mendesak agar hubungan penyaluran BBM antara Ibu Ida dan Ibu Sri ditelusuri secara transparan, sehingga dapat diketahui siapa penerima sebenarnya dan siapa pihak yang menikmati manfaat dari kuota BBM bersubsidi tersebut.
Nelayan mempertanyakan apakah kartu nelayan dan surat rekomendasi yang diserahkan selama ini benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka atau justru menjadi persyaratan administratif bagi pihak lain untuk memperoleh BBM bersubsidi.
DIDUGA MANFAATKAN KARTU NELAYAN, KEUNTUNGAN DINIKMATI PENGUSAHA IBU SRI
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pertamina, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPH Migas, serta aparat penegak hukum.
Apabila benar terdapat praktik peminjaman, penggunaan tanpa hak, atau penyalahgunaan kartu nelayan dan surat rekomendasi untuk menebus BBM bersubsidi, kemudian BBM tersebut dialihkan atau diperjualbelikan demi keuntungan pribadi, maka praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum mengenai distribusi dan niaga BBM bersubsidi.
BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang dialokasikan untuk masyarakat yang berhak, termasuk nelayan kecil. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang menjadikan kartu nelayan sebagai alat untuk menguasai distribusi dan meraup keuntungan dengan mengorbankan hak masyarakat.
Jika dugaan tersebut benar, maka persoalannya bukan sekadar kelangkaan BBM di tingkat nelayan, melainkan menyangkut dugaan penyimpangan dalam tata kelola penyaluran subsidi negara.
ANCAMAN PIDANA MENANTI IBU SRI JIKA TERBUKTI MELANGGAR HUKUM
Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar apabila seluruh unsur tindak pidananya terbukti.
Selain itu, apabila ditemukan bukti adanya aliran dana hasil tindak pidana yang disamarkan atau disembunyikan, aparat penegak hukum dapat mendalami kemungkinan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sesuai unsur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan keterlibatan pengelola maupun petugas lembaga penyalur BBM dalam penyimpangan distribusi, Pertamina juga diminta melakukan evaluasi dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
BUPATI MALUKU TENGAH DAN PERTAMINA DIMINTA SEGERA CABUT IZIN IBU SRI
Nelayan di Jazirah Leihitu secara tegas meminta Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama Pertamina segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kecamatan Leihitu, khususnya Desa Hila dan sekitarnya.
Mereka meminta agar izin, surat rekomendasi, serta akses penebusan BBM bersubsidi yang diduga disalahgunakan segera dievaluasi. Apabila ditemukan bukti awal pelanggaran, pihak berwenang diminta mengambil tindakan pengamanan atau pembatasan sementara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Bahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyalahgunaan, nelayan meminta agar hak penebusan BBM tersebut dicabut dari pihak yang tidak berhak dan dikembalikan kepada nelayan kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk melaut.
“Jangan peralat kami nelayan untuk mencari keuntungan besar. Kartu nelayan dan rekomendasi kami diberikan supaya kami bisa mendapatkan BBM untuk melaut, bukan untuk dijadikan alat mencari keuntungan oleh pengusaha. Kami minta Pertamina dan Bupati Maluku Tengah segera menarik izin apabila terbukti disalahgunakan,” tegas para nelayan.
Mereka juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah melakukan pendataan ulang terhadap kartu nelayan dan surat rekomendasi yang telah diterbitkan, termasuk memeriksa identitas penerima manfaat sebenarnya dan pihak yang melakukan penebusan BBM di lapangan.
APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA SELIDIKI DISTRIBUSI BBM IBU SRI
Tidak hanya pemerintah daerah dan Pertamina, kepolisian serta BPH Migas juga diminta melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup beberapa hal penting, antara lain:
Jumlah kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk nelayan di Kecamatan Leihitu.
Nama-nama pemegang kartu nelayan dan surat rekomendasi.
Pihak yang melakukan penebusan BBM bersubsidi.
Volume BBM yang ditebus dan disalurkan.
Dokumen administrasi serta bukti transaksi penebusan.
Tujuan akhir distribusi dan pihak yang menerima BBM tersebut.
Dugaan hubungan penyaluran antara Ibu Sri dan Ibu Ida.
Langkah tersebut penting agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun manipulasi administrasi yang berpotensi merugikan masyarakat nelayan dan keuangan negara.
Nelayan yang merasa dirugikan juga dapat menyampaikan pengaduan melalui BPH Migas, Pertamina Call Center 135, Contact Center ESDM 136, maupun kepolisian dengan melampirkan bukti pendukung.
Publik berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas keluhan masyarakat. Jika benar BBM subsidi yang menjadi hak nelayan kecil justru dialihkan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara transparan dan menyeluruh.
JANGAN BIARKAN HAK NELAYAN KECIL DIRAMPAS!
Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan nelayan yang setiap hari bergantung pada ketersediaan BBM untuk mencari nafkah di laut.
Jangan sampai kartu nelayan hanya menjadi formalitas administrasi untuk membuka akses terhadap BBM bersubsidi, sementara masyarakat yang namanya tercatat sebagai penerima justru tidak pernah menikmati manfaatnya.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas Bupati Maluku Tengah, Pertamina, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di Jazirah Leihitu.
Jangan sampai subsidi negara yang seharusnya membantu kehidupan nelayan kecil justru diduga menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Hak nelayan harus dilindungi, distribusi harus transparan, dan setiap dugaan penyimpangan wajib diperiksa!
Redaksi Infomalukunews.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Ibu Sri, Ibu Ida, pihak pengelola penyalur BBM, Pertamina, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, serta seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun bukti pendukung sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(RED)
