KEJARI SBB BONGKAR DUGAAN KORUPSI SPPD FIKTIF 2021, HOTEL DI DKI JAKARTA DITELUSURI, GILIRAN OKNUM ANGGOTA DPRD DIPERIKSA

- Publisher

Saturday, 11 July 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com, Ambon, 10/7/2026- Penyidikan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2021 terus bergulir dan kini memasuki fase yang lebih mendalam.

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tidak hanya memeriksa delapan saksi dari unsur Sekretariat DPRD dan pihak terkait, tetapi juga melakukan penelusuran langsung ke sejumlah hotel di DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keabsahan bukti penginapan yang diduga digunakan dalam pertanggungjawaban anggaran. Penyidik mendalami kemungkinan adanya bill hotel yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Setelah melakukan verifikasi di lapangan, Kejari SBB kini bersiap memanggil dan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2019–2024 yang tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas. Pemeriksaan akan difokuskan pada pelaksanaan perjalanan dinas, dokumen pertanggungjawaban, bukti penginapan, serta aliran dana yang telah dicairkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Herlambang Saputro, S.H., M.H. menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan dilakukan hingga tuntas tanpa pandang bulu. Seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terkait dengan perkara akan dimintai keterangan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kejari SBB memastikan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mengungkap secara terang dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas, memulihkan potensi kerugian keuangan negara, serta menegakkan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Perkembangan penyidikan ini menjadi perhatian publik yang menantikan pengungkapan fakta secara menyeluruh serta penetapan pihak yang bertanggung jawab apabila alat bukti yang cukup telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(IM-03)

Berita Terkait

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Eksekusi Mantan Kadis Sosial, Terpidana Korupsi Bansos Covid-19 Rp4,2 Miliar
LKBH DPN PERMAHI Minta Pengusutan Dugaan Korupsi di Kejaksaan Agung Dilakukan Secara Profesional.
DPRD Bursel Gelar RDP Bersama BKPSDM
DPRD Bursel Bahas LPJ dan Realisasi APBD 
Tindak lanjut Temuan BPK, DPRD Gelar Pertemuan Bersama BPK
IBM dan MAA Perkuat Kolaborasi Kebaikan, Salurkan Bantuan untuk 100 Anak Yatim Jabar
Polres Aru Gelar Upacara HUT Bhayangkara ke 80. Ini pesan Kapolda Maluku.
Deklarasi Kesepakatan Damai Kalar-kalar Salarem,Bupati Kaidel minta Jangan Ada Lagi Konflik Diantara Orang Basudara.
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Saturday, 11 July 2026 - 02:28 WIT

KEJARI SBB BONGKAR DUGAAN KORUPSI SPPD FIKTIF 2021, HOTEL DI DKI JAKARTA DITELUSURI, GILIRAN OKNUM ANGGOTA DPRD DIPERIKSA

Friday, 10 July 2026 - 21:30 WIT

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Eksekusi Mantan Kadis Sosial, Terpidana Korupsi Bansos Covid-19 Rp4,2 Miliar

Friday, 10 July 2026 - 16:05 WIT

LKBH DPN PERMAHI Minta Pengusutan Dugaan Korupsi di Kejaksaan Agung Dilakukan Secara Profesional.

Friday, 10 July 2026 - 15:58 WIT

DPRD Bursel Gelar RDP Bersama BKPSDM

Friday, 10 July 2026 - 15:46 WIT

DPRD Bursel Bahas LPJ dan Realisasi APBD 

Berita Terbaru

Daerah

DPRD Bursel Gelar RDP Bersama BKPSDM

Friday, 10 Jul 2026 - 15:58 WIT

Daerah

DPRD Bursel Bahas LPJ dan Realisasi APBD 

Friday, 10 Jul 2026 - 15:46 WIT