Infomalukunews.com, Jakarta – Keberhasilan Program Strategis Nasional/PSN pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditentukan keseriusan kepala daerah dalam mengawal implementasi hingga ke desa. Tanpa dukungan gubernur, bupati, dan wali kota, program pusat berpotensi terhambat persoalan teknis di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Bendahara Umum DPP Patria PMKRI Periode 2025–2030 Petrus Emanuel Temorubun S.IP, Selasa 10/6/2026.
“Presiden sudah membaca persoalan mendasar bangsa ini dan telah menyiapkan berbagai solusi melalui program strategis nasional. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan penuh dari gubernur, bupati, dan wali kota agar program-program tersebut berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Petrus.
Ia menilai Indonesia berada di fase penting pembangunan. Berbagai program pusat kini diarahkan menyentuh masyarakat hingga tingkat desa. Karena itu, kesiapan pemerintah daerah mengawal dan mengeksekusi di lapangan menjadi kunci.
4 PSN Prioritas Sudah Jalan
Petrus menyebut 4 program prioritas Prabowo sudah menunjukkan perkembangan signifikan:
1. Makan Bergizi Gratis/MBG: Menjangkau jutaan masyarakat lewat ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG di berbagai wilayah.
2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Hingga 2026 lebih dari 83 ribu koperasi berbadan hukum. Diproyeksikan jadi pusat distribusi, produksi, dan pemberdayaan ekonomi desa.
3. Sekolah Rakyat: Dikembangkan untuk akses pendidikan berkualitas bagi anak keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah targetkan sekolah berasrama di berbagai daerah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
4. Kampung Nelayan Merah Putih: Mulai berjalan di kawasan pesisir untuk tingkatkan produktivitas perikanan, ciptakan lapangan kerja, dan kuatkan ekonomi pesisir.
“Ketika desa menjadi kuat secara ekonomi, pendapatan masyarakat meningkat, produktivitas naik, maka secara otomatis pendapatan daerah juga akan bertambah. Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Jika desa maju, Indonesia juga akan maju,” tegasnya.
Daerah Diminta Siapkan Lahan & BUMD
Sebagai putra daerah dari keluarga petani, Petrus paham tantangan di wilayah 3T/tertinggal, terdepan, terluar. Ia menyoroti masih ada daerah belum optimal menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat, kawasan pertanian, Kampung Nelayan, dan program pemberdayaan lain.
“Jangan sampai program yang sudah dirancang dengan baik oleh pemerintah pusat terhambat hanya karena persoalan lahan atau kesiapan teknis di daerah. Kepala daerah harus hadir sebagai fasilitator dan motor penggerak pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mendorong BUMD dikembangkan sebagai rantai pasok dan hilirisasi PSN. BUMD bisa jadi penghubung produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar agar manfaat ekonomi dirasakan lebih luas.
Petrus optimistis jika kepala daerah fasilitasi PSN efektif, maka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan bisa ditekan signifikan.
“Saya mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk mendukung penuh seluruh program pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo.
Jika dilaksanakan konsisten hingga ke desa-desa, saya yakin ekonomi nasional semakin kuat, lapangan kerja terbuka luas, dan kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat terwujud,” pungkasnya. (IM-FR)
