Infomalukunews.com. Ambon–Praktisi hukum dan pemerhati pemerintahan, Marsel Maspaitella, S.H., mendesak Bupati Seram Bagian Barat (SBB) untuk segera melakukan evaluasi total terhadap pola komunikasi publik Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai telah menyimpang dari prinsip good governance.
Menurut Marsel, komunikasi publik Pemda SBB selama ini lebih menonjolkan pencitraan pejabat dibandingkan penyampaian data, indikator kinerja, dan dampak kebijakan kepada masyarakat.
“OPD bukan alat pencitraan kekuasaan. Fungsinya melayani publik, bukan membangun citra personal atau politik pejabat,” tegas Marsel, Selasa (16/12/2025).
Ia menilai penggunaan kanal resmi OPD untuk menampilkan pujian simbolik tanpa substansi kinerja berpotensi mengarah pada maladministrasi karena mengaburkan asas akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum.
Marsel juga menyinggung usia Kabupaten SBB yang telah memasuki 22 tahun, namun masih menghadapi persoalan serius seperti lemahnya tata kelola fiskal, rendahnya belanja pembangunan produktif, serta kualitas pelayanan publik yang belum optimal.
Dalam konteks itu, ia mendesak Bupati SBB untuk menghentikan praktik komunikasi bernuansa pencitraan, mengevaluasi seluruh konten publikasi OPD, serta menyusun pedoman komunikasi publik berbasis data dan indikator kinerja.
“Pemerintahan yang kuat tidak dibangun dari pujian, tetapi dari kejujuran dan keberanian mengoreksi diri demi kepentingan rakyat,” pungkasnya. (IM-03)
