Infomalukunews.com, Ambon,– Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku mendesak Gubernur Maluku agar lebih serius memperhatikan nasib para pedagang asongan yang selama ini menggantungkan hidup di jalanan maupun sekitar fasilitas umum.
Koordinator lapangan (Korlap) Salim Rumakefing mengatakan pedagang asongan harus di perhatikan oleh Pemerintah, baik pihak Pelni dan pihak KASP Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Maluku. “Ungkap Salim.
Pedagang asongan sudah dua bulan lebih tak berjualan di areal pelabuhan dan di atas kapal, mereka di cegat oleh pihak PT Pelni dan pihak-pihak yang ada di pelabuhan.
Unjuk rasa yang terlihat mulai pada pukul 11.45 WIT. Pendemo berorasi di depan kantor Gubernur itu menyampaikan aspirasi terkait masalah pedagang asongan. Massa aksi yang tergabung Lumbung Informasi Rakyat itu adalah ibu-ibu pedagang asongan yang berjualan di pelabuhan Yos Soedarso Ambon.
Salah satu ibu-ibu pedagang asongan terlihat menangis, lantaran pihak Pemerintah dalam hal ini Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath Gubernur dan wakil Gubernur Maluku, seperti tidak mendengarkan suara hati rakyat kecil.
Menurut Salim Rumakefing, keberadaan pedagang asongan sering kali luput dari perhatian pemerintah daerah, padahal mereka merupakan bagian dari masyarakat kecil yang turut menggerakkan roda perekonomian rakyat. “Terang Rumakefing.
“Pedagang asongan adalah tulang punggung keluarga mereka. Mereka bekerja keras dari pagi hingga malam untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada mereka,” Ujar ketua DPD LIRA Maluku dalam orasinya. Rabu, (10/9/25)
Lanjut Salim, bila hari ini Gubernur Maluku belum memberikan kepastian terkait masalah ibu-ibu pedagang asongan yang sementara mereka hadapi berbulan-bulan ini, maka kami akan tidur di kantor Gubernur bersama ibu-ibu pedagang asongan. Kami akan tunggu sampai Gubernur memberikan pernyataan resmi terhadap pedagang asongan hari ini.
Selain itu, Umar Leweng, dalam orasinya menilai, situasi ekonomi saat ini semakin menekan kehidupan pedagang kecil, apalagi ditambah dengan penertiban tanpa adanya solusi atau program pemberdayaan yang jelas.
Karena itu, lanjutnya, kami meminta Gubernur Maluku agar mengambil langkah konkret, seperti memberikan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga penyediaan lokasi berjualan yang layak.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat kecil, termasuk pedagang asongan,” tegasnya.
LIRA berharap Pemprov Maluku segera merumuskan kebijakan yang berpihak pada pedagang kecil sehingga mereka bisa bertahan dan tidak semakin terpinggirkan dalam arus pembangunan. (IM-07)
