IM, PIRU-Munculnya figur Hambra Samal (HS) jelang Pilkada SBB tahun 2022 menimbulkan kepanikan pada kubu Bupati incumbent Moh Yasin Payapo (MYP).
Kepanikan MYP terlihat dalam insiden pencabutan spanduk Hambra Samal yang berisi ucapan selamat atas peresmian gedung pastori Desa Niwelehu Kecamatan Taniwel.
Koordinator Walang Aspirasi Maluku Kristian Sea menilai pemasangan spanduk HS memalukan kubu MYP.
Sebab acara peresmian gedung pastori Niwelehu itu dipersiapkan untuk dilakukan oleh MYP sendiri. Tapi Hambra datang dengan spanduk ucapan selamat lebih dulu.
“Saya selaku simpatisan dan tim MYP merasa malu dengan kebanjiran spanduk HS yang direncanakan peresmian pastori niwelehu dilakukan oleh bapak Mohammad Yasin Payapo, selaku bupati,” ujar Kristian Sea di akun facebooknya, Jumat 17/9/2020).
Sementara pada akun pribadinya, Beny Latumakulita mengaku menurunkan spanduk HS karena tim HS tidak mengindahkan protokol kesehatan dan koordinasi dengan pemerintah desa.
“Atas nama pemerintah desa kami telah menurunkan baliho-baliho itu. Karena tidak menggunakan masker maupun pemberitahuan ke pemerintah desa Niwelehu,” kata Latumakulita.
Namun tokoh masyarakat SBB Mat Makatita menjelaskan pemerintah desa itu bagian daripada anak buah bupati. Sehingga wajar mereka merasa kecolongan dengan kehadiran spanduk HS.
Dia menduga penurunan spanduk HS tersebut merupakan instruksi MYP sendiri kepada Pemdes Niwelehu.
“Dan kalau hanya sebatas ucapan selamat, saya rasa wajar lah untuk HS. Apalagi dia selaku salah satu anak adat SBB, dia tentu ikut gembira dengan peresmian pastori itu,” kata Mat Makatita kepada infomalukunews.com.
Apalagi figur Hambra Samal, ujar dia, seperti halnya Yasin Payapo sama-sama asal kecamatan Huamual, mestinya pemasangan spanduk tersebut dilihat dari sisi positifnya.
“Kami melihat insiden pencopotan spanduk tersebut sebagai tindakan arogan. Sekaligus penzoliman terhadap sesama putera SBB yang tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Menurut Makatita dengan masa bakti yang praktis tersisa hanya satu tahun saja, mestinya MYP mengejar setiap program prioritas yang dijanjikan untuk rakyat.
Misalnya, pengesahan perda negeri, sudah selesai kajian akademis bahkan telah disusun sebagai Perda. Tapi belum diketok palu oleh DPRD SBB sebab Bupati belum bersedia menandatangani Perda tersebut.
Kemudian pemekaran dusun jadi desa dan lain-lain, MYP getol menjanjikan, tapi ketika tidak direalisasikan, tentu publik SBB akan punya penilaian tersendiri.
Tapi MYP, ujar Makatita, terkesan mengejar pundi-pundi modal finansial untuk kembali bertarung di Pilkada SBB tahun 2022.
Padahal masih banyak PR atau pekerjaan rumah dari bupati incumben ini belum direalisasikan.
“Kita lihat jika semua janji itu belum terlaksana. Kalau seperti itu pastinya bupati akan kehilangan kepercayaan rakyat,” tandas Makatita. (pom)
