IM-PIRU;-Nasib miris bagi para siswa-siswi SMP Negeri 5 Kecamatan Kepulauan Manipa hingga hari ini, belum punya bangunan permanen milik sendiri. Dulunya bertatus SMP Negeri Satu Atap Luhutuban sejak tahun 2016-2019, sebelum beralih status menjadi SMP Negeri 5 Kecamatan Kepulauan Manipa.
Padahal kapasitas tampung siswa terus dipaksakan setiap angkatannya. Salah satu guru SMP Negeri 5 membeberkan, jumlah siswa makin meningkat sementara kapasitas tampung tetap. Pihaknya sudah coba mengambil inisiatif termasuk berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, bahkan ke Pemda Kabupaten SBB, tapi hasilnya masih nihil.
“Sampai sekarang SMPN 5 Kepulauan Manipa belum memiliki rumah belajar (Rumbel) yang tetap satu pun. Dan SMPN 5 Kepulauan Manipa masih pinjam bangunan SD Inpres Aman Jaya. Yang juga bangunannya tidak layak huni bahkan pihak sekolah sudah berulan ulang kali mengusul ke Bupati dari tahun 2018,” ungkap Abdullah Makatita.
Makatita walaupun masih berstatus guru honor ini berani bekoordinasi dengan berbagai pihak demi kenyamanan belajar siswa-siswinya.
“Semua sudah, camat pun demikian, pemerintah desa sudah. Malah pihak sekolah sudah usulkan ke Penjabat Bupati sampai tim dari Dinas Pendidikan SBB turun ke keTKP tapi nihil tak kunjung realisasi,” sesal Makatita.
Dijelaskannya, sebelum SMPN 5 lebih dulu dibangun SMP Negeri Satu Atap (SATAP) Luhu Tuban tahun 2016- 2019 sebelum beralih status jadi SMPN 5 Kepulauan Manipa. Yang mana angkatan Pertama 14 siswa, angkatan kedua 14 siswa, angkatan ketiga naik 30 siswa, keempat 20 siswa, kelima 28 siswa.
“Kalau dirincikan saja, kelas IX 15 siswa, kelasVIII 28 siswa, kelas VII 30 siswa, makanya daya tampung kelas cukup ka tidak itu?” ujarnya bingung.
Usut punya usut, berdasarkan informasi yang diterimanya, ternyata anggaran untuk SMPN 5 Kepulauan Manipa sudah dialihkan untuk pembangunan 1 unit rumah dinas. Nah, harapan terakhir pihaknya, ungkap Abdullah Makatita adalah perhatian salah satu anggota DPRD Kabupaten SBB, Jamadi Darman.
Yang bersangkutan pernah menjanjikan akan membantu melalui dana aspirasi.
“Tapi dibatalkan dengan alasan tidak ada bangunan belajar. Lalu diberikan 1 buah rumah dinas, kan aneh juga itu,” ujarnya ketus. (IM-03 )
