AMBON-
Kondisi Pesantren di Maluku dapat disebut memprihatinkan dan minim perhatian pemerintah daerah. DPP Forum Santri Nasional, diketuai Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin mengimbau Gubernur Murad Ismail agar mendorong pesantren di daerah ini untuk lebih maju dan berkembang.
“Jika kondisinya seperti itu, tentu ini jadi masukan untuk evaluasi besar-besaran terhadap mutu pesantren di Maluku. Gubernur harus lihat tupoksi, jangan hanya pendidikan umum saja, tapi pendidikan agama kurang mendapat perhatian pemerintah daerah,” tandas Bendahara Umum DPP Forum Santri Nasional Isra Sanaky kepada infomalukunews.com, Rabu (6/11).
Perhatian Gubernur dalam hal ini terkait koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) RI Provinsi Maluku. Agar instansi vertikal pemerintah pusat itu benar-benar menjalankan tupoksinya sesuai yang duamanatkan pemerintah pusat.
Kanwil Kemenag RI itu, sebut Isra mesti ikut dikontrol oleh Pemprov Maluku dalam hal kinerja mereka. “Agar gubernur evaluasi kanwil kemenag ini untuk laporan ke pusat. Bisa saja kondisi pesantren seperti itu karena kanwil Kemenag di Maluku tidak maksimal,” ingat dia.
Menurutnya, kesejahteraan para pengajar, ustad dan uztazah di pesantren patut mendapatkan perhatian penuh, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak Kemenag RI di daerah itu. Dia mengaku prihatin mengetahui kesejahteraan para pengajar ilmu agama ini lebih banyak terbantukan oleh uluran tangan para donatur, bukannya pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
Salah satu pucuk pimpinan DPP Forum Santri ini menyebutkan kini ada paradigma baru terhadap pendidikan pesantren di Indonesia. Alhasil out put atau mutu lulusan lembaga pendidikan Islam ini tidak kalah dari lulusan sekolah-sekolah umum. Banyak santri berhasil melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi bergengsi di Indonesia.
Sedang para lulusan sekolah-sekolah tinggi Islam juga mulai merambah di pelbagai lapangan pekerjaan. “Kebijakan nasional kita salah satunya lulusan pesantren bisa ikut tes di perbankan, TNI atau Kepolisian. Kemarin dalam penyampaian visi misi oleh Kapolri yang baru di DPRI juga disampaikan,” ungkap dia.
Isra mengaku, tim penanggulangan kemiskinan Indonesia diketuai Wapres KH Ma’ruf Amin mendapatkan kesan adanya “diskriminasi” terhadap pesantren dalam dunia pendidikan nasional. Terutama dari segi dukungan anggaran negara masih sangat minim ketimbang pendidikan umum di Indonesia.
Dari pantauan, kondisi pesantren di Maluku relatif kurang berkembang dari sisi dukungan dana operasional. Sebut saja Pesantren Salafiyah Hizbullah di dusun Oli, Desa Hitu Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, operasional pesantren ini hanya didukung oleh keikhlasan para donatur dari kalangan masyarakat dan swasta. Untuk membiayai makan minum santri yang diasramakan, pihak pesantren berharap dari iuran dapur umum ditarik dari orangtua atau wali santri.
Awalnya, setiap santri dipatok iuran Rp 150 ribu tiap bulan, belakangan diberi kelonggaran boleh membayar apa adanya semisal Rp 100 ribu. Kebijakan seperti itu diambil karena rata-rata santri berasal dari kalangan keluarga ekonomi lemah.
Akibatnya, para santri rata-rata hanya makan nasi putih, tahu tempe dan mie instan setiap harinya, akibat minimnya biaya.
Kepala Bidang Pendidikan dan Keislaman Kanwil Kemenag RI Provinsi Maluku La Patah dikonfirmasi terpisah mengaku semua pesantren di Maluku mulai mendapatkan perhatian. “Sudah ada bantuan operasional. Cek dulu sama pimpinan pesantrennya. Sekarang mereka ada ikut bimtek semua itu,” ungkap La Patah dihubungi melalui telepon seluler. (pom)
