Infomalukunews.com,Jakarta –Sebuah video yang menampilkan Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, tengah berjoget dan menyawer uang Beberapa Bal di sebuah klub malam di Jakarta beredar luas di media sosial, memicu kecaman publik. Kejadian tersebut diduga terjadi di salah satu tempat hiburan malam yang berlokasi di Alamat Mall Artha Gading, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Dalam video berdurasi sekitar 20 detik itu, terlihat sosok yang diduga kuat adalah Ahmad Yani Renuat berdiri di bawa panggung club sembari menyawer uang tunai ke sembari berjoget mengikuti alunan musik yang keras. Beberapa orang di sekitarnya tampak bersorak dan ikut menari. Aksi tersebut sontak mengundang reaksi keras, khususnya dari kalangan mahasiswa Evav.
Himpunan Mahasiswa Evav Universitas Pattimura (HIME Unpatti) yang merupakan organisasi mahasiswa asal Kepulauan Kei, Maluku Tenggara dan Kota Tual, melayangkan protes keras kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melalui pernyataan resminya, HIME menyebut tindakan Wali Kota Ahmad Yani Renuat tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya menjaga wibawa dan integritas jabatan.
“Kami mengecam keras tindakan tidak etis yang dilakukan oleh Wali Kota Tual. Seorang kepala daerah seharusnya menjadi teladan, bukan malah menunjukkan perilaku hedonistik di tempat hiburan malam. Ini mencoreng nama baik masyarakat Tual dan Maluku secara umum,” tegas Ketua Umum HIME Unpatti Syarif Renoat dalam eterangan
Lebih lanjut, Renoat mendesak Kemendagri untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan perilaku Wali Kota Tual. Mereka bahkan mendesak agar Ahmad Yani Renuat dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak layak lagi memimpin Kota Tual.
“Kami menuntut Kemendagri untuk Mengevaluasi dan Memberikan Teguran kepada Ahmad Yani Renuat dari jabatannya karena telah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan etika seorang pejabat negara. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat yang mempercayakan kepemimpinan kepada beliau,” lanjut pernyataan tersebut.
Peristiwa ini menambah daftar kontroversi pejabat daerah yang tersandung perilaku tidak patut di ruang publik. Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah pusat sebagai bentuk penegakan moral dan etika dalam tata kelola pemerintahan.(TIM-03)
