Piru,infomalukunews.com–Dengan alasan Sinyal dan kendala lain sehingga Pleno PPK Huamual harus di pindahkan ke KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Proses Pleno PPK ini berjalan dan hampir saja terjadi Kericuhan Dan Adu jotos antara saksi partai dan Pimpinan Pleno PPK Huamual.(10/03/2024).
Sebelumnya menurut keterangan Ketua PPK Huamual, Armin Tamamala bahwa tidak ada jemput paksa dari APH, KPU dan Bawaslu terhadap hasil pungut hitung suara Pemilihan Umum yang tidak sempat di plenokan di Kecamatan Huamual, tetapi karena sistim pada Sirekap dan PDF Berumus tidak dapat di lakukan pengaplotan data hasil pemilu sehingga dengan alasan tersebut dan batasan waktu sehingga Pleno dan penetapan Hasil Pemilu 2024 harus di lakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Namun hal lain yang terjadi pada saat Rapat Pleno di lakukan PPK Huamual sepakat untuk melakukan perhitungan yang di mulai dari tingkat Kabupaten, hal ini secara hukum sudah melanggar aturan pemilu, yang mana proses perhitungan atau Pleno harus di lakukan secara berjenjang.
Celakanya lagi pada saat Pleno di mulai Sebagian besar saksi Partai memprotes dan meminta untuk TPS 8 Desa Iha Kec. Huamual Harus di Buka kembali Dengan dalil bahwa ada terjadi kecurangan dan dugaan pelanggaran pemilu di TPS 8 Tersebut.
Hal ini membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan dari PPK Huamual untuk dengan sengaja meloloskan TPS 8 dari Pelanggaran yang terjadi.
Dari Pantauan media ini, pada saat di lakukan pleno terjadi keributan antara Beberapa Saksi Partai yang memprotes dan meminta kepada PPK Huamual untuk demi keadilan, TPS 8 tersebut harus di buka untuk di hitung ulang untuk membuktikan kebenaran tersebut.
Kepada media ini, Ibrahim Selan, Saksi Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meminta agar TPS tersebut Harus di buka karena sebanyak 8 Suara yang PPP miliki tiba – tiba hilang dari C Hasil.
Terlihat di depan rapat pleno Ibrahim Selan meneriaki Pimpinan Pleno, menurutnya demi keadilan maka peti suara tersebut harus di buka.
Teriakan tersebut di sambut dengan adu mulut akibat dari permintaan tersebut tidak di gubris oleh PPK, sehingga terjadi adu mulut dan hampir terjadi Adu jotos antara dirinya dan Anggota PPK Huamual di Gedung Hatutelu Piru tempat Pleno di lakukan.
Namun situasi ini dapat di amankan oleh aparat kepolisian seram bagian barat yang bertugas.
Hal yang sama juga terjadi terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu caleg dengan Nomor Urut 7 sebanyak 100 suara, semestinya sesuai C salinan yang bersangkutan hanya memiliki suara sebanyak 2 suara dan teman – teman satu partainya yang semula memiliki 22 suara tiba – tiba Hilang, Caleg Sekaligus Saksi di Tempat Pleno, Yanto Samanerry yang juga Ketua DPD PAN memprotes dengan keras persoalan ini, Samanerry menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pemilihan umum yang jujur adil dan bermartabat, Kami sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh PPK maupun Panwascam dengan tidak Mengedepankan Undang – Undang dan Aturan dalam Pemilihan Umum.
“Saya minta demi keadilan Agar Kotak Suara harus di buka, kami punya bukti yang kuat serta saksi, terkait pelanggaran – pelanggaran sambil melemparkan Beberapa lebar kertas di atas meja pimpinan pleno yang kemungkinan besar kertas tersebut adalah Bukti Pelanggaran Tersebut.
Di tempat terpisah, Farida Rahangiar, Salah Satu kader Partai Nasdem yang juga merupakan Caleg dapil 5 Kabupaten Seram Bagian Barat, sangat menyesalkan kinerja baik dari PPS Sampai dengan KPU Seram Bagian Barat yang terkesan tidak profesional.
Ada maksud apa ini, saya menduga ada Cawe – Cawe yang di lakukan oleh pihak penyelenggara, kalau memang para saksi Partai meminta untuk Kotak Suara tersebut di buka, kenapa tidak di buka, Bukti – Bukti telah di sampaikan kenapa tidak di pelajari, ini malah PPK terkesan ngotot, jadinya seperti ini Kan?”.Ujar Rahangiar
Lanjudnya, batasan Waktu Pleno Kabupaten tinggal besok sudah selesai, ini masih bermasalah dengan Pleno Tingkat PPK, Saya minta kepada penyelenggara dan Bawaslu melihat masalah ini dengan serius, kelihatannya mereka ini santai – santai saja, seolah – olah sedang tidak terjadi apa – apa, kalau memang tidak dapat segera di tuntaskan maka sebaiknya di alihkan saja Proses ini ke KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku harus mengusut masalah ini dengan jeli, karena di duga pelanggara – pelanggaran ini di lakukan secara terstruktur, masif dan terencana yang telah di lakukan baik di tingkat TPS sampai di Pleno Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sampai Dengan di rillisnya berita ini naik ke media, proses Pleno masih di skorsing oleh PPK Huamual.(IM.KR)
