Infomalukunews.com, Ambon-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Kepulauan Tanimbar hadirkan sejumlah pihak dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) SPPD fiktif di lingkup Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan terdakwa mantan Sekda KKT, Ruben Moriolkosu dan mantan Bendahara Pengeluaran Setda KKT, Petrus Masela.
Sidang lanjutan dengan angenda mendengar keterangan saksi itu berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, yang di ketuai majelis hakim Rahmat Selang, dan di dampingi dua hakim anggota lainnya, Kamis 21/03/2024.
Menariknya, Bupati KKT Periode 2017-2022, Petrus Fatlolon dan Piterson Rangkoratat turut dihadirkan dalam sidang tersebut sebagai saksi.
Dalam persidangan Petrus Fatlolon menjelaskan, kepada JPU dan Majelis Hakim bahwa, ketika dirinya menjabat ada Pakta Integritas dan SK Pelimpahan Kewenangan dalam pengelolaan keuangan kepada Sekda dan pimpinan SKPD.
“Ijin yang mulia, perlu saya jelaskan untuk pengelolaan keuangan teknisnya ada pada mereka karena sudah ada pelimpahan kewenangan setiap tahun anggaran, soal, pemberian bantuan kepada sejumlah pihak, saya hanya meneruskan permintaan bantuan kepada Sekda,” jelasnya.
Setelah itu, kata Petrus F, Sekda yang meneliti dan menyeleksi apakah bisa diproses atau tidak, bila diproses maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Nah, semua tergantung Saudarah Sekda, dia patuhi atau tidak, kewenangan ada di Sekda melakukan telaan,” ungkapnya.
Bahkan dirinya juga memberikan contoh, kematian Kadis Pertanian KKT, Reinhard Matatula di Jakarta, saat itu Moriolkosu lapor kepadanya.
“Ijin yang mulia, saat itu, saya bilang koordinasi dengan keluarga dan tanyakan apa yang bisa kita bantu. Besoknya, Sekda lapor kepada saya bahwa jenazah dikebumikan di Kota Ambon. Ketika itu, kita ada di Suamlaki dan tidak bisa hadir karena Covod-19,” tuturnya.
Selain itu ada pun bantuan transportasi kepada 25 pendeta, dirinya mengakui, saat kegiatan dirinya diberitahu Kabag Humas dan Protokoler, Blendi Souhoka kalau ada bantuan anggaran untuk para pendeta sebelum acara dimulai.
“Nah, oleh karena itu saya sampaikan dalam sambutan kalau ada bantuan biaya transport. Saya tidak tahu asal uangnya dari mana. Karena Sekda yang atur,” jelas petrus.
Ketika ditanya JPU, apakah semua itu berdasarkan instruksi, dia menegaskan, dirinya tidak pernah memberikan instruksi.
“Ijin yang mulia, Saya hanya himbau. Bisa diikuti bisa tidak, yang semuanya harus sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” akuinya
Bahkan kata Petrus, Perintah menggunakan anggaran harus berdasarkan Telaan staf, Memo, dan Disposisi secara tertulis untuk ditindaklanjuti, bukan lisan, kalau disetujui dilanjutkan, kalau tidak ditolak.
Begitu juga kegiatan di Olilit dan orang tua Jusuf Silety meninggal, PF mengaku, tidak tahu menahu asal usul uang yang diserahkan Sekda.
“Ijin yang mulia, saya jelaskan, saat itu, saya ada, Tapi Sekda yang menyerahkan uang. Saya tidak tahu asal usil uang tersebut,” demikian kata mantan Bupati KKT itu. (IM-06).
