Infomalukunews.com, Dobo — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan dan pembukaan masa persidangan Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan berlangsung pada Jumat malam (10/4/2026) di Gedung Kesenian Sitakena, Dobo.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Aru, Ny. Fenny Silvana Looy, yang secara resmi membuka sidang dengan prosesi pemukulan palu. Agenda ini merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusional lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Wakil Bupati Drs. Muhammad Djumpa, M.Si, Wakil Ketua I DPRD Rizal Djabumir, Plh. Sekretaris DPRD Calistus Heatubun, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Timotius Kaidel menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara eksekutif dan legislatif guna mempercepat berbagai agenda pembangunan di daerah. Ia menyebutkan, terdapat sedikitnya 16 agenda kerja prioritas yang perlu segera dibahas dan dituntaskan bersama, termasuk sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Kaidel.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebagai bagian dari agenda mendesak yang harus segera diselesaikan.
Ia menambahkan, sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan visi dan misi pemerintah daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Aru, yang dikenal sebagai Bumi Jargaria.
Rapat paripurna ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, guna menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.
Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga ditutup pada pukul 21.30 WIT. Paripurna ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam mendorong kinerja legislatif dan eksekutif yang lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Aru.(IM-DW)
