IM-Piru,SBB,- Bos CV. AURORA MAREWANGENG, Andi Nur Akbar dan Ali Wael hari ini di periksa oleh Krimsus Tipikor Polda Maluku di ruang Reskrim Tipikor Polres SBB, selain kedua orang tersebut, tim ahli bangunan juga di undang oleh Krimsus untuk di mintai Pendapat Ahli terkait adanya potensi kerugian negara atau tidak.(29/02/2023).
Akbar sapaan akrap ini di periksa selama Empat jam lebih di ruang Reskrim Tipikor Polres SBB ini terkait Perannya dalam menangani proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung PKK selaku Direktur atau Pemenang Tender.
Tepatnya di ruang reskrim Polres SBB, Akbar di periksa mulai dari pukul.09:00 – 13:30.Wit. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari Hasil pemeriksaan Fisik gedung Bangunan yang di lakukan oleh Tim Krimsus Tipikor Polda Maluku, yang mana di hari sebelumnya Tim Krimsus Polda Maluku telah memeriksa Kepala Dinas PUPR, Nasir Suriali serta Empat anak buahnya sebagai saksi.
Saat di konfirmasi Oleh media ini kepada Ode Ali setelah proses Pemeriksaan telah selesai, dirinya mengakui bahwa dirinya juga ikut di periksa tadi di Polres SBB
“ iya tadi Saya juga ikut di periksa, sebelumnya saya juga telah di periksa di Polda Maluku oleh Tim Krimsus Tipikor, ini Pemeriksaan lanjutan” Jelas Ode.
Dirinya mengaku kalau kerja sama yang di lakukan olehnya dengan saudara Akbar atas dasar kepercayaan.
“Saya hanya selaku Pekerja atau mitra Perusahan yang memenangkan tender proyek PKK tersebut, Kalau terkait legal Perusahan, itu adalah Perusahan milik Saudara Akbar.
Lanjutnya, yang saya tau adalah tanggung jawab saya harus menyelesaikan pekerjaan, Saya juga menyerahkan sejumlah uang kepada saudara Akbar dengan alasan untuk membayar Vie Perusahan sebanyak Rp.25.000.000. atau 3%. Kalau urusan lainnya itu bukan tanggung jawab saya”. Tutur Ode.
Dari hasil investigasi media ini, ternyata pembangunan Rehabitasi Gedung PKK ini di atas tanah milik Dinas pertanian Prov. Maluku sedangkan bangunannya yang di Rehabitasi adalah milik Dinas Ketahanan Pangan.
Untuk di ketahui Sesuai Data LPSE Kab.SBB Tahun 2023, disitu tertera bahwa, itu adalah Rehabilitasi Bangunan PKK dengan total anggaran Rp.850.563.391,56.
Hal ini akan menjadi kesulitan baru bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Terkait pendataan Aset Daerah Nantinya Oleh BPK RI, apakah akan bermasalah atau tidak.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan sumber yang di sampaikan kepada media ini, Andi Nur Akbar juga sempat di tanyai tentang keterlibatannya dalam Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan yang di tangani oleh Kelompok masyarakat (Pokmas) untuk pembangunan beberapa Sekolah baik itu di tingkat SD maupun SMP.
Selain itu, Kemungkinan Besar Besok, Jumat, 30 April 2024 akan ada pemeriksaan fisik bangunan PKK yang juga di lakukan oleh BPKP Provinsi Maluku.(IM.KR).
