Kritik Gubernur ke Belanda Diangap Opini Kosong Tak Perlu Ditanggapi

- Publisher

Thursday, 12 February 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com,Ambon– Pemuda Muhammadiyah Maluku angkat suara menanggapi pernyataan Tomson yang mengatasnamakan diri sebagai pengamat politik dan melontarkan kritik terhadap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Organisasi kepemudaan itu menilai kritik yang disampaikan tidak berbasis analisis yang kuat dan cenderung menggiring opini tanpa data.

Sekretaris Bidang Politik dan Kebijakan Publik Pemuda Muhammadiyah Maluku, Mumawir Rumbouw, menyebut bahwa dalam ruang demokrasi setiap orang berhak menyampaikan pendapat.

Namun, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab intelektual.

“Demokrasi memberi ruang untuk berbicara, tetapi bukan berarti bebas menyampaikan opini tanpa dasar. Kritik harus lahir dari argumentasi yang jelas, data yang kuat, dan analisis yang terukur,” ujar Mumawir, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai, kapasitas Gubernur Maluku sebagai kepala daerah tidak sepatutnya diseret dalam polemik yang dinilai minim substansi.

Menurutnya, jika kritik yang disampaikan tidak memenuhi standar argumentasi yang sehat, maka hal itu hanya akan memperkeruh ruang publik.

“Kita tidak ingin masyarakat disuguhi narasi yang membingungkan. Kalau yang berbicara tidak menghadirkan kualitas, publik bisa terseret dalam kebingungan berjamaah,” tegasnya.

Mumawir juga menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya tidak melihat urgensi untuk menanggapi pernyataan tersebut. Namun, ia khawatir jika dibiarkan tanpa klarifikasi, opini yang tidak terverifikasi dapat berkembang menjadi persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Ini bukan soal membela individu, tetapi soal menjaga kualitas diskursus publik di Maluku. Kritik itu penting, bahkan diperlukan. Tetapi harus konstruktif, bukan sekadar sensasi atau upaya mencari panggung,” katanya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mereka yang mengklaim diri sebagai pengamat, untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.

Menurutnya, pendidikan politik kepada masyarakat harus dibangun melalui narasi yang mencerahkan, bukan retorika yang memecah atau menyesatkan.

“Kalau ingin mengkritik, silakan. Tapi mari hadirkan gagasan, bukan sekadar opini kosong. Politik di Maluku membutuhkan kedewasaan, bukan kegaduhan,” pungkasnya. (**)

Berita Terkait

Kasus YL dan Bribda BW Berakhir Damai, Diselesaikan Secara Kekeluargaan
Data Sudah Siap, Penataan Pasar Tinggal Jalan
Tudingan Miring DD Ilili Ditepis, Latu: Fakta di Lapangan Jelas
Dana Desa Layeni Diduga Disalahgunakan, Kejari Mulai Pemeriksaan
Wakapolda Maluku Warning Anggota: Jangan Ciderai nama Institusi di Tengah Sorotan Publik
Kapolda Maluku Sambut Pangdam XV/Pattimura, Perkuat Sinergi TNI-Polri Jaga Stabilitas Daerah
Sang Jenderal Petarung Tiba di Bumi Raja-Raja: Mayjen TNI Dody Triwinarto Resmi Injakkan Kaki di Maluku
Wawali Ambon Bakal Terima Penghargaan di Ajang Anugerah Puspa Bangsa 2026  
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Monday, 13 April 2026 - 22:23 WIT

Kasus YL dan Bribda BW Berakhir Damai, Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Monday, 13 April 2026 - 22:05 WIT

Data Sudah Siap, Penataan Pasar Tinggal Jalan

Monday, 13 April 2026 - 21:59 WIT

Tudingan Miring DD Ilili Ditepis, Latu: Fakta di Lapangan Jelas

Monday, 13 April 2026 - 21:09 WIT

Dana Desa Layeni Diduga Disalahgunakan, Kejari Mulai Pemeriksaan

Monday, 13 April 2026 - 10:14 WIT

Kapolda Maluku Sambut Pangdam XV/Pattimura, Perkuat Sinergi TNI-Polri Jaga Stabilitas Daerah

Berita Terbaru

Daerah

Data Sudah Siap, Penataan Pasar Tinggal Jalan

Monday, 13 Apr 2026 - 22:05 WIT