IM-Ambon-Kepala Perwakilan Ombusman RI Maluku Hasan Slamat, menyerahkan hasil survei kepatuhan terhadap pelayanan publik di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2023, pada hari Rabu 21/02/2024 pukul 14:00 WIT.
Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat tantangan dalam pelayanan publik di Seram Bagian Barat (SBB).
“Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) telah mengalami peningkatan dalam pelayanan publik,” menurut Ahmad Syarif Heluth Kabak, Inspektorat Organisasi SBB.
Peningkatan ini lanjutnya, ditunjukkan dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten tersebut, bahkan hasil pengujian menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai 65.
Dirinya menekankan meskipun masih berada dalam zona kuning, pemerintah SBB berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan hingga mencapai posisi zona hijau, hal ini membutuhkan kerja keras dari semua OPD terkait.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, menyampaikan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelayanan publik di SBB.
“Menurut hasil survei, nilai akhir pelayanan publik di SBB adalah 65,73 dengan kategori “c” yang beropini itu adalah kualitas sedang, meskipun terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa unit layanan yang masih berada dalam zona merah, salah satunya Dinas Pendidikan yang dinilai perlu memperbaiki pelayanannya, karena dinas ini memiliki dana yang begitu besar tetapi Dinas ini belum mampu mengelola dengan baik,” ungkap Hasan Slamat.
Dikatakan, selain Dinas Pendidikan, beberapa unit lainnya seperti Dinas Sosial, Puskesmas Waimital, Puskesmas Piru, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga masih berada dalam zona merah dengan nilai rata-rata di angka 60-an hingga 76,21.
“Dari hasil survei Ombusman RI Maluku juga mengungkapkan beberapa kekurangan dalam pelayanan publik di SBB, salah satunya adalah rendahnya kompetensi pelaksanaan dalam hal pengetahuan petugas pelayanan publik mengenai Ombudsman dan tugas serta kewenangannya,” jelasnya
Selain itu, kata dia, dimensi proses pelayanan publik juga masih belum optimal, dengan sebagian besar OPD di SBB belum memiliki website yang memadai.
“Meskipun demikian, dimensi output menunjukkan bahwa masyarakat SBB masih menganggap pemerintahan daerah ini baik, namun dalam dimensi pengaduan, instansi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum maksimal dalam pengelolaan pengaduan, bahkan SP4n terlapor yang merupakan big data nasional mengenai pengaduan, belum terintegrasi dengan instansi terkait seperti Kemendagri, ombudsman, KEMENPAN-RB, dan KSP,” ujar Hasan Slamat.
Hasan Slamat menghimbau kepada Pj. Bupati SBB untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, ia juga mengharapkan agar Kemendagri dapat memperhatikan kinerja Pj. Bupati tersebut, karena laporan masyarakat Seram Bagian Barat yang menyangkut masalah pegawai, masalah keuangan, dan dugaan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemerintahan daerah tersebut.
Dengan Mengakhiri keterangannya, Hasan Slamat juga menyoroti kurangnya kehadiran Pj. Bupati Seram Bagian Barat dalam undangan dari ombudsman, yang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap ombudsman dan pelayanan publik, hal ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat tahu tentang kondisi pemerintahan di Seram Bagian Barat. (IM-VLL).
