KEJATI MALUKU GELAP, PULUHAN MAHASISWA DESAK KEJAGUNG USUT ‘WIDYA MURAD’

- Publisher

Thursday, 25 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infomalukunews.com, Jakarta- Puluhan mahasiswa asal Maluku yang tergabung dalam berbagai organisasi daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

Mereka mendesak Kejagung ambil alih supervisi terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah Kwarda Pramuka Maluku yang menyeret nama Widya Pratiwi Murad Ismail.

Puluhan Massa ini membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar Kejagung tidak tinggal diam terhadap kasus ini yang diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku namun dinilai berjalan di tempat.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rumadan, menduga kalau penanganan kasus tersebut sarat dengan dugaan intervensi politik dan berpotensi mandek.

“Kami datang jauh-jauh dari Maluku ke Jakarta karena sudah tidak percaya dengan kinerja Kejati Maluku. Kasus Kwarda Pramuka yang diduga melibatkan Ibu Widya Pratiwi sampai hari ini tidak jelas. Kami minta Kejagung turun tangan langsung”, tegas Rumadan, kamis (25/09/25).

Massa menuding, meski telah ada laporan penggunaan dana hibah miliaran rupiah untuk Kwarda Pramuka Maluku ketika Widya Pratiwi menjabat sebagai Ketua Kwarda, hingga kini tidak ada perkembangan signifikan. Padahal, publik Maluku terus menunggu kepastian hukum dari lembaga Adhyaksa.

Kejati Maluku terkesan tebang pilih dan tidak berani menyentuh nama besar yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Rumadan khawatir, jika kasus ini tidak diawasi langsung oleh Kejagung, maka akan lenyap dari meja Jaksa di Maluku.

“Kami ingin Kejagung segera keluarkan surat supervisi resmi. Jangan sampai institusi sebesar Kejaksaan dipermainkan oleh kepentingan politik lokal. Maluku butuh kepastian hukum, bukan permainan kotor,” ungkapnya.

Selain menyuarakan desakan supervisi, mereka juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan di depan KPK RI dan Istana Negara bila Kejagung tidak segera merespons tuntutan mereka.

“Kami akan pastikan suara rakyat Maluku tidak dibungkam. Kalau Kejagung diam, kami akan bawa kasus ini ke KPK dan bahkan ke Presiden”, tutupnya.

Aksi yang berlangsung sejak pukul10.00 WIB itu sempat membuat arus lalu lintas di depan Kejagung tersendat. Namun, aparat kepolisian yang mengawal aksi memastikan jalannya demonstrasi tetap kondusif. (Borqan-IM)

Berita Terkait

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Yosudarso Dobo Direncanakan Rampung Desember.
Terancam Hilang Pekerjaan, Ratusan Karyawan PT. SIM Demo Bupati SBB, Desak PT. SIM Tetap Beroperasi
Wattimena: Rakernas Ini Momen Penting
Wamen Kehutanan RI Dorong Hutang Adat Negeri Hutumuri Jadi Role Model.
Pemkot Ambon Tindak Lanjut Kasus Pelecehan Satpol PP.
Optimis Raih Adipura, Ambon Tambah Amunisi dengan 9 Truk Pengangkut Sampah
Pengurus Persatuan Sepakbola Kota Ambon (PSA) periode kerja tahun 2025-2029, diminta untuk menjaga nama besar klub.
SENTAKAN CAHAYA KEBENARAN PRABOWO MENGGEMA DUNIA
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Saturday, 27 September 2025 - 09:14 WIT

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Yosudarso Dobo Direncanakan Rampung Desember.

Saturday, 27 September 2025 - 09:11 WIT

Terancam Hilang Pekerjaan, Ratusan Karyawan PT. SIM Demo Bupati SBB, Desak PT. SIM Tetap Beroperasi

Friday, 26 September 2025 - 16:55 WIT

Wattimena: Rakernas Ini Momen Penting

Friday, 26 September 2025 - 16:50 WIT

Wamen Kehutanan RI Dorong Hutang Adat Negeri Hutumuri Jadi Role Model.

Friday, 26 September 2025 - 16:47 WIT

Pemkot Ambon Tindak Lanjut Kasus Pelecehan Satpol PP.

Berita Terbaru

Daerah

Wattimena: Rakernas Ini Momen Penting

Friday, 26 Sep 2025 - 16:55 WIT

Daerah

Pemkot Ambon Tindak Lanjut Kasus Pelecehan Satpol PP.

Friday, 26 Sep 2025 - 16:47 WIT