IM-AMBON;-Kapal pesanan Dishub Pemda Kabupaten SBB belum tiba di kota Piru sampai hari ini, dan informasinya Polres SBB sedang melakukan pengusutan terhadap kapal senilai Rp 7,1 miliar itu.
Dikonfirmasi Kasatreskrim Polres SBB AKP Pieter Matahelumual membenarkan kasus tersebut telah di tahap penyelidikan.
Namun apakah sudah dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk permintaan keterangan Matahelumual menolak menjelaskan.
Menurutnya, penjelasan bisa disampaikan ke media ini jika ada perintah dari Kapolres SBB AKBP Bayi Tarida Butar-Butar.
Ketika dikonfirmasi langsung Kapolres SBB AKBP Bayu Tarida Butar-Butar tidak merespon.
“Siang pak kplres kita mau mau konfirmasi soal kasus kpl oprasional pmda sbb yg sdh msuk di polres sbb. kasusx skrg proses smpai di mana? ..sya sdh konfir kasat jwbnx blm ada printah dari kplres. Tks,” tanya infomalukunews.com kepada Bayu Tarida Butar-Butar, melalui WhatsApp, Sabtu (21/8/2021)
Dua kali pesan disampaikan, Kapolres SBB itu tidak merespon.
Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Rimbo Bugis menilai banyak kasus dugaan korupsi ditangani Polres SBB tidak jelas penanganannya sampai mana.
Jangan heran pihaknya menduga Kapolres “masuk angin” dikarenakan ketiadaan informasi penanganan kasus sampai mana.
“Diduga masuk angin. Kan tugas polisi kalau sudah ada sumber laporan tinggal buntuti aja terus sampai ketemu kebenaranya,” ujarnya.
Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan kapal cepat Pemkab SBB dan berbagai macam kasus ADD atau DD dilaporkan masyarakat.
Menurutnya kalau ada niat baik Polres SBB untuk menyelesaikan kasus yang ada pasti sudah ada titik terang.
Untuk itu Rimbo Bugis meminta Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri mengevaluasi Kapolres SBB Kapolres SBB AKBP Bayu Tarida Butar Butar.
Dan kalau Kapolres SBB tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, lantas Kapolda juga tidak mau mengevaluasi kapolres SBB maka laporan akan disampaikanke Mabes Polri agar laporan kasusnya ditindaklanjuti di daerah.
Menurut Rimbo, uang rakyat harus diselamatkan, penjahat dan perampok berdasi harus dibersihkan dan jangan seolah tidak ada hukum, sehinga masyarakat mengangap bahwa semua aparat penegak hukum sudah disusupi kepentingan dan dibayar.
“Hukum diperdagangkan penguasa sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan. Mau jadi apa masyarakat kita,” ujarnya.
