IM,AMBON-Siapa yang harus bertanggungjawab di balik ketidakjelasan proyek pengadaan kapal cepat Dishub Pemkab SBB tahun 2020 senilai Rp 7,1 miliar?
Pertanyaan itu bisa terjawab jika aparat penegak hukum di daerah itu mulai bergerak mengusut kasus tersebut.
Faktanya selain bodi kapal yang kini acak-acakan di bagian interior, mesin kapal bermerek Yanmar 700 Tenaga Kuda (HP) sebanyak dua unit juga belum tiba di galangannya, kawasan Kali Baru Kecamatan Paku Haji Provinsi Banten.
Sementara PPK proyek kapal Ny Erwilin berjanji kapal ini sesuai rencana tiba di pelabuhan Piru Kabupaten SBB paling lambat Maret 2021 lalu.
Kadis Perhubungan SBB Peking Calling maupun PPK proyek Ny Erwilin tidak merespon pesan WhatsApp infomalukunews.com, Kamis (1/4/2021).
Padahal keduanya, hendak dikonfirmasi terkait janji kapal akan tiba bulan Maret tersebut.Tentu saja soal mesin Yanmar 2 unit dan bagian interior kapal yang sekarang mirip kapal pecah itu.
“Kalau kronologis kasus ini sudah jelas begitu, harusnya jaksa atau polisi usut. Ini kan mirip kasus pa Irwan Patty dulu?,” ujar pegiat antikorupsi Yusri M Yusuf kepada infomalukunews.com, Jumat (2/4/2021).
Menurut Yusri, perkara korupsi yang melibatkan Irwan Patty di tahun 2008 juga terkait interior dan mesin kapal. “Jadi kita lihat kasusnya sama kok, penegak hukum harus usut ini,” tegasnya.
Dikutip dari Maluku news.co sesuai rencana kapal cepat operasional Pemkab SBB itu akan tiba di pelabuhan Piru Kabupaten SBB pada akhir bulan Maret 2021.
Proyek pengadaan kapal cepat memiliki masa kontrak 240 hari kalender, terhitung sejak tahun 2020.
“Kapal itu sudah siap hanya tunggu pemasangan mesinnya saja,” ujar Erwilin masih kepada Maluku news.co, awal Maret lalu.
Erwilin mengaku, keterlambatan kapal itu, karena mesin dipesan dari luar negeri, namun sekarang sudah ada di galangan kapal dan siap di pasang saja.
“ Mungkin minggu depan kapal itu sudah tiba di SBB,” kata Erwilin.
Kadis Perhubungan SBB, Pekin Calling kepada media tersebut mengaku keterlambatan pembuatan kapal menjadi tanggung jawab pihak ketiga, PT Khairos Marina pimpinan Stanley Pirasouw itu.
Sehubungan kasus ini, publik Kabupaten SBB tentu masih ingat kasus korupsi Kapal Dishub SBB tahun 2008 silam yang nilainya hanya Rp 1,23 miliar, menyebabkan Kadishub Kabupaten SBB kala itu Irwan Patty sempat jadi DPO aparat Kejari Piru itu.
Di perkara tersebut, Irwan Patty jadi tersangka tunggal sementara empat pihak terkait perkara itu lolos dari jeratan hukum.
Yakni pemilik galangan kapal H. Phon Ling Aseng, kemudian Direktur PT Ridwan Samudra Gunawan, dengan bendaharanya Aseng dan Diana Natalis serta Komisaris PT Ridwan Samudra Ridwan Raus.
Mereka tidak ada bukti terlibat. Para pihak dari kontraktor kapal ini berdalih kapal belum dibayar 100 persen sehingga tidak bisa diserahterimakan ke Pemkab SBB.(pom)
