IM; Namrole, Kepala Desa (Kades) Namrinat, Kecamatan Namrole, Ibukota Kabupaten Buru, Piktor Tomanussa Diduga, membuat Laporan berita acara fiktip, yang bersangkutan tidak menjalangkan tugas sebagai seorang Kades selama ini, jabatannya dialihkan tugas kepada Bendaharanya, Alfius Latbual merupakan saudara kandung Satu Ibu Dua bapak.
Untuk itu pihak Kejaksaan dan Polres Pulau Buru, diminta untuk memeriksa Kades Namrinat, pasalnya, distribusi dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Silpa DD tahun 2018 sampai dengan triwulan IV tahun 2019
Dikatakannya, pelaksanaan pembanguanan desa yakni pembangunan jalan pemukiman desa sepanjang 200, Peningkatan produksi peternakan/pengelolaan/ kandang, Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman, Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa, Penguatan ketahanan pangan tingkat desa, Laporan pekerjaan yang tercantum dalam laporan pekerjaan fiktif
Demikian uangkapan yang disampaikan Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa, Harol Tomanussa Kepada Media ini Senin 7/6 2021 Menurutnya, Kades Namrinat, Piktor Tomanussa tidak akan melaksanakan tugas sebagai seorang Kades, tetapi akan diserahkan sepenuhnya kepada bendahara, Alfius Latbual kaka kandung Satu mama Dua bapak yang simpan saat ini menjalangkan tugas Sang Kades.
Pembuatan laporan pekerjaan fiktif bukan saja yang tertera di atas tapi juga, termasuk pembangunan dan pembangunan desa, pembinaan karang taruna klub kepemudaan olahraga tingkat desa dan pembinaan PKK, kesemunya juga dinyatakan nihil alias fiktif dalam kegiatan yang tertera dalam laporan tersebut.
Anggaran DD yang dicairkan Kades Namrinat bersama bendahara setiap tahun sebesar 1,4 M setiap Tiga kali hingga sekali tidak pernah melibatkan pihak BPD maupun staf Desa, bahkan untuk membuat laporan banyak sekali pegawai pegawai honorer dan selama ini pula pegawai tersebut tidak menerima gajinya, bahkan dari kator Desa” Ucapnya
Untuk menyelamatkan uang Negara pihak BPD Desa, Harol Tomanussa, masyarakat sangat membutuhkan para pembanguanan di Desa termasuk sejumlah anak Dusun, Kami berharap kepada pihak penegak Hukum yakni, Kejaksaan Negeri Buru dan Polres dapat memanggil dan memeriksa Sang Bedahara dan Kades, selama ini laporan berita acara tersebut merupalan Laporan siluman,olehnya itu hasil laporan dari Sang Kades Kami sudah menyerahkan kepada Wartawan dan dapat diserahkan kepada penekak hukum” Tegas Anggota BPD.(AK)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
