Oleh: Saiful Chaniago/Waketum DPP KNPI/ Putra Maluku

IM-Ambon;–Membaca kondisi objektif Maluku terkini, maka secara normatif ‘data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Maluku menjadi keniscayaan dalam mengukur dinamisasi kondisi Maluku (baca berita Pemprov Maluku). Baik secara ekonomi, sosial dan lainnya, walaupun dilain sisi, berdasarkan beberapa informasi yang notabenenya merupakan institusi berkompeten, sebut saja seperti ‘Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Maluku), bahwa faktanya, kondisi objektif di tengah masyarakat Maluku, tidak selaras dengan data yang tertulis pada badan pusat statistik provinsi Maluku (baca berita DPRD Maluku). Eksekutif Maluku membenarkan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk Maluku, sedangkan Legislatif Maluku juga memiliki data yang akurat terhadap sejumlah ketimpangan yang merugikan rakyat Maluku atas tanggungjawab eksekutif Maluku, dan legislatif Maluku membenarkan terhadap kegagalan eksekutif Maluku.

Perbedaan penilaian oleh institusi eksekutif dan legislatif di provinsi Maluku, tentunya menjadi pertanyaan besar oleh kita sebagai rakyat Maluku. Bahwa, seharusnya kondisi perbedaan penilaian yang demikian itu, tidak perlu terjadi. Karena kedua institusi dimaksud, baik eksekutif dan legislatif ‘tentunya merupakan satuan instrumen penyelenggara daerah pada provinsi Maluku. Artinya, eksekutif dan legislatif sepatutnya memastikan kesepahaman dan kesepakatan nilai atas kerja dan kinerjanya dalam menjawab semua kepentingan kemaslahatan rakyat Maluku.

Perbedaan, sejatinya merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan dunia, yang menjadi ketetapanNya Allah. Perbedaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi lewat perbedaan itu meniscayakan semua pihak akan menjadi satu kekuatan yang besar, tentunya dengan ikhtiar dan kemauan untuk menyatukan suatu perbedaan. Pertanyaan kemudian, apakah kita yang berbeda memiliki ikhtiar dan kemauan untuk menjadi satu kekuatan yang besar? Maka tentunya yang demikian itu dikembalikan lagi kepada kita semua yang memiliki kepelbagaian perbedaan, guna memastikan persatuan demi terwujudnya suatu kekuatan yang besar.

Investasi Swasta

Investasi atau penanaman modal, tentunya merupakan suatu aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pada jangka waktu tertentu. Secara umum, investasi memiliki beberapa karakter, sebut saja investasi swasta dan investasi pemerintah. Perbedaan antara investasi pemerintah dan investasi swasta adalah ‘bahwa dalam investasi swasta keuntungan menjadi prioritas utama, sedang investasi pemerintah adalah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Membaca dan memahami kondisi objektif Maluku terkini, sebagimana diatas, maka secara normatif, pada penyelenggara pemerintah provinsi Maluku saat ini, tentunya kita tidak bisa berharap lebih, berkaitan dengan optimalisasi investasi pemerintah ‘guna menjawab kepentingan serta kebutuhan kesejahteraan rakyat Maluku. Maka menurut kami, investasi swasta harus menjadi alternatif solusi ‘guna memastikan kemajuan Maluku kearah sebaik-baiknya. Investasi swasta menjadi sangat strategis, karena bukan saja sebagai media untuk memfasilitasi kurang optimalnya kerja dan kinerja penyelenggara daerah Maluku, tapi juga sebagai jawaban atas terbatasnya anggaran pemerintah terhadap kebutuhan kesejahteraan rakyat Maluku secara holistik.

Dengan demikian, menurut kami. Penyelenggara daerah Maluku, lewat pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku, harus mampu memastikan eksistensi institusinya dengan sebaik-baiknya, paling tidak kedua institusi dimaksud, pertama melakukan evaluasi total terhadap semua kerja dan kinerjanya selama ini, yang menurut kami kurang optimal. Kedua, penyelenggara daerah Maluku seharusnya membuka diri seluas-luasnya dengan semua kepentingan swasta, baik swasta domestik maupun swasta internasional. Ikhtiarnya adalah, penyelenggara daerah sudah saatnya menyatukan persepsi, dan menyatukan semua stakeholder di Maluku, untuk kemudian melangkah bersama-sama dalam memastikan optimalisasi kerjasama dengan pihak swasta untuk mendorong akselerasi investasi swasta di seluruh wilayah provinsi Maluku, demi terwujudnya kemajuan Maluku.(**)